Harga minyak anjlok, momentum energi baru terbarukan berkembang
Merdeka.com - Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba mengatakan anjloknya harga minyak hingga menyentuh angka USD 30 per barel, bisa jadi momentum yang baik untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya, EBT menjadi kunci Indonesia berdaulat energi.
"EBT bisa memunculkan kedaulatan energi, mengatasi kemiskinan, dan keseimbangan iklim," kata Purba dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (31/1).
Salah satu manfaatnya adalah menyediakan kebutuhan listrik untuk daerah-daerah di Indonesia. Sebab, di Indonesia ada 12.000 desa yang belum teraliri listrik.
-
Kenapa Pertamina fokus mengembangkan EBT? Oki menekankan, Pertamina aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) contohnya bioenergi dan geotermal.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Apa yang menjadi pendorong utama Pertamina dalam ekonomi Indonesia? Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi perekonomian Indonesia, dengan membuka peluang industri baru dan menciptakan pasar global untuk produk-produk rendah karbon.
-
Bagaimana globalisasi teknologi membantu negara mencapai kemandirian energi? Globalisasi IPTEK membantu negara-negara lain memperoleh kemandirian energi dengan mengakses dan menggunakan teknologi terbaru untuk produksi dan distribusi energi.
-
Kenapa Pertamina jamin pasokan energi di Bali? 'Melalui regional Jatimbalinus, Pertamina jamin pasokan avtur, BBM dan LPG di kegiatan WWF 2024,' jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Apa kontribusi utama Pertamina untuk Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
Dengan begitu, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya membuat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), membuat kebijakan tentang energi di Indonesia. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, pemerintah harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa langsung dilaksanakan oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah.
Dalam waktu dekat ini, DPD akan mengundang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membicarakan pemanfaatan EBT. "Kami akan mengundang PLN dalam waktu dekat mungkin Selasa atau Rabu untuk membicarakan masalah ini. Dan Kementerian ESDM untuk waktu yang akan datang," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaEnergi Baru Terbarukan dihadapkan dengan 4 tantangan.
Baca SelengkapnyaPresiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 gigawatt (GW).
Baca SelengkapnyaKetersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaKedepan, diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2022 hingga 2024, produksi atau lifting minyak Indonesia terus menurun, hanya mencapai sekitar 600.000 barel per hari,
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 negara dengan pemberian subsidi bahan bakar fosil terbesar di tahun 2021, termasuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaDalam periode ini memungkinkan ada ruang melakukan penurunan harga BBM non-subsidi.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang Eks Dirut Pertamina, JK Jelaskan Kebijakan Pemerintah Atasi Krisis Energi
Baca Selengkapnya