Harga pangan di Aceh naik, pemerintah diminta intervensi pasar

Merdeka.com - Harga gula dan telur mulai merangkak naik di Banda Aceh menjelang bulan Ramadan. Kenaikan ini membuat pedagang dan pelanggan mengeluh.

Pemilik Istana Telur, H Ramli mengatakan, dalam sepekan terakhir harga gula pasir dan telur sudah naik. Dia memprediksi, apabila pemerintah tidak melakukan intervensi akan terus melonjak harganya dan mengakibat banyak pelanggan mengeluhkan.

"Dinas Perdagangan Aceh itu harus segera turun tangan untuk kontrol harga, bila tidak ini akan terus naik harganya. Pelanggan jadi mengeluh harga mahal," ujar H Ramli di Peunayong, Banda Aceh, Jumat (13/5).

Adapun harga gula di pasar saat ini dibandrol Rp 690.000 per sak dari sebelumnya hanya Rp 610.000 per sak. Sedangkan, harga telur dari Rp 30.000 per papan naik menjadi Rp 33.000 per papan.

"Jadi harga gula per kilogramnya dijual sekarang Rp 15.000 dari sebelumnya Rp 13.000," kata dia.

Menurut H Ramli, naiknya harga sejumlah barang di Banda Aceh karena pasokan barang dari Medan kurang. Sehingga, mengakibatkan stok barang di Banda Aceh menipis mengakibatkan lonjakan harga.

Kondisi ini, lanjut dia, diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang bulan Ramadan. Karena, pihak distributor di Medan lebih mengutamakan memasok barang ke daerah yang lebih dekat.

"Jadi 99 persen kebutuhan telur di Aceh itu dipasok dari Medan. Setiap hari Aceh membutuhkan 1 juta telur," tegas Ramli.

Agar ini tidak berlangsung lama, pemerintah diminta untuk melakukan intervensi. Seperti, membuka keran impor gula ke Aceh agar bisa menekan harga jual gula.

Dia mencontohkan seperti gula impor di Sabang. Seharusnya, pemerintah harus mengambil kebijakan agar gula impor Sabang bisa masuk ke Banda Aceh untuk menstabilkan harga gula di pasaran.

"Kalau tidak kita khawatirkan kondisi ini akan terus terjadi," ungkap dia.

Selain itu, pemerintah juga harus membantu keran investasi ayam petelur di Aceh. Kebutuhan telur di Aceh sebanyak 1 juta buah. Untuk bisa menghasilkan telur sebanyak itu membutuhkan 1,3 juta ayam petelur. Jumlah tersebut tidak mampu dipelihara oleh pengusaha lokal bila tidak ada bantuan dari pemerintah.

"Kalau bisnis petelur ayam itu, bank tidak mau memberikan kredit, karena ini bisnis resiko tinggi. Nah, di sinilah butuh intervensi dari pemerintah," pungkas dia.