Hati-Hati, Kenali 2 Tipe Joki Program Kartu Prakerja
Merdeka.com - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) tengah memantau jasa perjokian dalam program Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan ada dua tipe joki Kartu Prakerja.
Pertama, joki Kartu Prakerja yang hanya membantu proses pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja. Kedua, joki yang menjanjikan lolos seleksi program Kartu Prakerja.
"Tipe kedua adalah Joki yang mengatakan, Anda terjamin 100 persen diterima, itu definitely penipuan," kata Denni dalam Talk Show: Sinergi dalam Program Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Jakarta, Rabu (14/10).
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa itu keperjakaan? Keperjakaan bukanlah kondisi medis, melainkan suatu konsep sosial dan budaya. Seorang pria dianggap perjaka jika ia belum pernah melakukan hubungan seksual.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sebab lanjut Denni ,sistem Kartu Prakerja didesain dengan alogaritma. Cara ini tidak bisa menjamin seseorang akan lolos seleksi.
"Algoritma kami itu bisa menjamin orang. Even saya yang menjamin enggak bisa karena ada prosesnya, dengan bobot dan segala macam, dan itu algoritmanya ada di belakang sistem," kata Denni menjelaskan.
Dia menegaskan dalam program ini tidak dikenal jasa 'orang dalam' yang bisa membantu seseorang atau kelompok untuk diloloskan. Sebab sistem yang digunakan secara integrasi.
"Orang dalam, orang luar nggak ada. Ini betul-betul sistem yang kami pastikan terintegrasi 100 persen," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai pelatihan, para jukir juga akan diberikan informasi lowongan kerja (loker)
Baca SelengkapnyaInklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaBagi peserta tes CASN yang kedapatan menggunakan jasa joki akan dijatuhi sanksi tegas berupa blacklist seumur hidup.
Baca SelengkapnyaSatreskrim Polrestabes Makassar menetapkan dua lagi tersangka kasus joki CPNS Kemenkumham. Dua tersangka baru yakni AL dan S.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, mahasiswa ITB ditangkap joki pada pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaProgram JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan oleh para pekerja untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta menyebut ada empat pantarlih yang diduga telah menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian calon pemilih.
Baca SelengkapnyaPupuk Kaltim secara aktif mendukung implementasi empat program utama BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan hingga masyarakat.
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun-Kun Wardana menyinggung maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan teknologi secara otomatis dapat memerangi praktik joki.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca Selengkapnya