Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hatta: Akuisisi BTN ditunda, Dahlan harus belajar hati-hati

Hatta: Akuisisi BTN ditunda, Dahlan harus belajar hati-hati Presiden SBY rapat terbatas soal elpiji. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara oleh PT Bank Mandiri tidak diteruskan hingga akhir masa kerja kabinet.

Dia menegaskan, kebijakan sekelas itu memang membutuhkan kajian yang komprehensif lintas kementerian, sebelum diumumkan kepada masyarakat. "Itu sudah tepat dan begitulah memang apabila akan memutuskan sesuatu yang strategis harus dikaji dan dikoordinasikan dengan baik agar tidak timbul distorsi dan kegaduhan," kata Hatta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/4).

Hatta meminta pejabat terkait yang mengusulkan aksi korporasi sesama perusahaan pelat merah itu belajar lagi agar ke depan tidak terbiasa mengambil keputusan strategis tapi bisa menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Pernyataan Hatta secara merujuk pada sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang pertama kali mewacanakan agar BTN jadi anak usaha Mandiri.

Orang lain juga bertanya?

"Ini sekaligus pembelajaran untuk selalu hati-hati dan prudent dalam mengambil kebijakan strategis," cetusnya.

Derasnya gelombang kritik dan penolakan dari pelbagai pihak tidak menciutkan nyali Dahlan. Dia mengaku akan tetap menjalankan rencana penyerahan saham pemerintah di BTN ke Bank Mandiri. Dalam pandangannya, ide ini strategis untuk kemajuan perbankan di Indonesia.

"Biar pun beberapa pihak menentang ide akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tapi saya tidak akan mundur," ujar Dahlan awal pekan ini.

Siang tadi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

"Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan PT BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," ujar Dipo saat konferensi pers.

Jika kebijakan Kementerian BUMN terlanjur memicu kontroversi, maka, pejabat terkait diminta memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat. "Sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu," kata Dipo.

Di luar itu, Hatta merasa keputusan presiden itu bisa meredakan aksi serikat pekerja BTN. Para karyawan bank spesialis kredit rumah ini sejak akhir pekan lalu melakukan unjuk rasa menolak diakuisisi Mandiri seperti kemauan Dahlan.

"Semoga dengan keputusan presiden tersebut tidak perlu lagi ada polemik dan keresahan karyawan," tandasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akuisisi BTN Siap Rampung Tahun Ini
Akuisisi BTN Siap Rampung Tahun Ini

Pembelian saham tersebut bersyarat sesuai dengan definisi CSPA, masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui BTN.

Baca Selengkapnya
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya

Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI

BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.

Baca Selengkapnya
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Benarkah BUMN Bermasalah Bakal Dibubarkan? Stafsus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Arya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut

Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Harga Sudah Disepakati, BTN Akusisi Bank Syariah di Awal 2025
Harga Sudah Disepakati, BTN Akusisi Bank Syariah di Awal 2025

Nixon mengaku, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dua dokumen yang diminta oleh pemilik entitas.

Baca Selengkapnya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Rencana Merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat Mundur, Ini Kata OJK
Rencana Merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat Mundur, Ini Kata OJK

OJK selalu melakukan penilaian kinerja keuangan dan governansi bank secara berkala.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan
Erick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Ternyata Sudah Punya Mekanisme Pembatasan Pembelian BBM Subsidi
BPH Migas Ternyata Sudah Punya Mekanisme Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Guna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.

Baca Selengkapnya