Hatta dan Jero Wacik tak sepakat posisi deputi BP Migas?

Merdeka.com - Batalnya pelantikan di lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjadi tanda tanya. Hari ini, BP Migas merencanakan untuk melantik empat deputi BP Migas pada jam 10.30. Namun, pada pagi hari menjelang pelantikan, acara itu dibatalkan oleh BP Migas.

Menurut sumber merdeka.com dari internal BP Migas, terdapat satu skenario beberapa deputi yang akan dilantik hari ini, Kamis (19/7). Skenario awal yang didapat merdeka.com, calon-calon pejabat baru yang dilantik pada hari Kamis (19/7) adalah Wakil Kepala BP Migas Johanes Widjonarko yang saat ini menjabat sebagai Deputi Umum BP Migas.

Sedangkan posisi Johanes digantikan oleh Gerhard Rumeser yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi PMA BP Migas, Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama yang sebelumnya menjabat sebagai Vice President Geoscience and Reservoir di Total E&P Indonesie, Deputi Pengendalian Operasi Gde Pradnyana yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Terakhir, Deputi Keuangan Widhyawan Prawiraatmadja yang saat ini menjabat Sekretaris Pimpinan BP Migas. Sementara Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum masih dijabat Lambok H. Hutahuruk. 

Sumber tersebut mengatakan, batalnya pelantikan tersebut akibat adanya campur tangan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di tubuh BP Migas. "Masih ada bargaining antara Jero dan Hatta," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Perombakan di tubuh BP Migas ini memang bukan yang pertama kalinya. Bahkan, di posisi Deputi Pengendalian Keuangan yang dipegang oleh Akhmad Syarkoza dan Deputi Umum yang dijabat oleh Johanes Widjonarko baru genap satu tahun dijabat pada Juni lalu.

Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, memang posisi petinggi di BP Migas rawan akan campur tangan perusahaan-perusahaan migas. "Saya tidak heran jika posisi deputi ini bisa menjadi ajang tarik ulur," kata Kurtubi.

Kurtubi mengatakan, ada kemungkinan perusahaan migas turut campur tangan melalui pejabat yang berwenang atau melalui partai politik. Pasalnya, segala keputusan cost recovery atau biaya yang dapat dikembalikan ke negara untuk operasional migas berada mutlak di tangan BP Migas. "BP Migas itu berkuasa sekali. Jadi posisi deputi dan kepala BP Migas memang sangat menentukan," kata dia.

Sumber merdeka.com mengatakan bahwa skenario pejabat deputi tersebut masih kemungkinan bisa dirombak dan dicopot kembali. "Ada yang dicopot. Hingga saat ini belum ada perkembangan," kata dia.

Seperti yang telah diketahui, uang reimburse untuk perusahaan migas berasal dari uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2011, negara mengganti operasional perusahaan migas sebesar USD 15,5 miliar atau Rp 146 triliun.   (mdk/rin)