Heboh pengurangan 1 juta PNS, ternyata cuma wacana Menteri Yuddy

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menjelaskan mengenai rencana rasionalisasi hingga satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di tingkat nasional. Sementara itu, ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen.

Melihat fakta ini, Yuddy mengatakan, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.

"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar," kata Yuddy seperti ditulis situs Setkab, Selasa (7/6).

Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.

"Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy.

Menurut Yuddy, pada saat Indonesia sedang bersaing dan berkompetisi saat ini, global competitiveness index Indonesia jauh tertinggal di bawah negara-negara lain, ease of doing business-nya juga jauh tertinggal. "Karena itu, harus ada suatu loncatan, yaitu dengan membenahi SDM aparaturnya."

Maka itu, lanjut Yuddy, pihaknya akan menegakkan aturan-aturan yang menyangkut tentang pegawai-pegawai yang malas, yang berkinerja rendah, disiplinnya rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk banyak PNS yang absennya 100 hari dalam 1 tahun. "Tidak mungkin kita mempertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah," tegas Yuddy.

Yuddy mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan tentang pentingnya perbaikan kualitas pelayanan-pelayanan publik. "Jadi untuk aparatur-aparatur PNS yang tidak melayani publik dengan baik itu juga tidak bisa kita biarkan," ujarnya.

Meski demikian, banyak pihak membantah rencana Yuddy ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri mengaku belum dilaporkan terkait rencana ini.

Berikut bantahan beberapa pihak dan membuktikan rencana rasionalisasi satu juta PNS masih sekadar wacana Menteri Yuddy.

Rencana pengurangan PNS belum dibahas di ratas

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyebut rencana rasionalisasi atau pengurangan hingga satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih sangat mentah. Rencana ini belum pernah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Bahkan, Yasonna menyayangkan isu yang masih mentah ini menyebar ke masyarakat.

"Belum dibahas di ratas (rapat terbatas). Kan seharusnya boleh-boleh saja Menteri PAN-RB punya rencana dalam rangka rasionalisasi. Tapi kan harus dibahas dulu," kata Yasonna di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Pihaknya pun mengakui hingga saat ini masih belum menerima usulan tersebut. "Belum, saya belum terima," ujarnya.

Jokowi belum dapat laporan

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan atau pemberhentian sekitar 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Oleh karena itu, pemerintah menganggap bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalam tahap gagasan, ide, atau wacana. "Presiden sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana pengurangan tersebut, sehingga kami menganggap bahwa ini masih dalam tahap gagasan, ide, wacana yang berkembang di Kementerian PAN-RB," jelas Pramono seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Jumat (3/6).

Seskab menegaskan, karena angkanya sangat besar, yang mencapai 1 (satu) juta PNS. Maka pemangkasan itu seyogyanya pasti akan diputuskan oleh Presiden. "Pastikan akan di ratas (rapat terbatas)kan, Ratas saja belum pernah untuk membahas itu," tegasnya.

Wapres JK bantah ada pengurangan PNS

Wakil Presiden, Jusuf Kalla angkat bicara terkait rencana kebijakan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. JK menegaskan, tidak akan ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Pemerintah kepada jutaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diberitakan sejumlah media akhir-akhir ini.

Menurut JK, yang akan diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan negatif (negative growth) sumber dayanya.

"Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja. Ini katakanlah cuma negative growth," kata Wapres JK seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Senin (6/6).

JK menjelaskan, negative growth terhadap jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilakukan mengingat ada program moratorium penambahan PNS.

"Negative growth itu nantinya delapan tahun, rencananya, karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang," ujar Wapres JK.

Jokowi ingin pengurangan PNS secara alami

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah hingga ke daerah dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Jokowi juga meminta para menterinya memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Lebih khusus Jokowi berpesan mengenai efisiensi anggaran melalui perampingan organisasi. Jokowi mengatakan, pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran belanja pegawai.

"Kita ingin belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh karena itu kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya setahun pensiun 120.000 nanti tahun kelima hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang. Kan banyak sekali," kata Jokowi di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/6).

Jokowi mengatakan, efisiensi belanja pegawai dilakukan secara bertahap melalui pengurangan jumlah penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau dilakukan nanti suatu saat kan tercapai. Nanti kelihatan dan efisien belanja bisa kita lakukan. Kan tidak mungkin setahun diselesaikan. Kamu harus ngerti," kata Jokowi.

Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sudah memiliki strategi untuk mengurangi belanja pegawai, namun Jokowi mengaku belum menerima konsep yang hendak diterapkan oleh Kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi ini.

"Rencana dan konsep Menpan belum saya terima. Tapi kira-kira begitu," pungkas dia.

Masih kekurangan PNS

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mempertanyakan wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang ingin mengurangi jumlah PNS. Pasalnya, beberapa instansi medis dan pendidikan masih memerlukan tenaga buat menutup kekurangan selama ini.

"Kan guru-guru dan perawat-perawat juga masih kurang. Enggak tau lah studinya Pak Men PANRB, karena mungkin belum kita dengar juga," katanya.

Yasonna mengakui, saat ini pihaknya malah kekurangan PNS untuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan di Kantor Imigrasi.

"Kalau saya kan justru kurang untuk di lapas untuk pengamanan dan di imigrasi untuk di TPI. Yang ditempatkan di pelayanan publik yang masih kurang," ujarnya.