Hentikan operasi Paytren Cs, ini penjelasan bos BI

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) telah menghentikan sementara layanan isi ulang uang elektronik milik empat perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren milik ustaz Yusuf Mansyur dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, jika institusi ingin melakukan bisnis elektronik, terlebih dulu harus meminta izin kepada BI. Sebab, BI ingin meyakinkan setiap penerbit uang elektronik atau institusi yang menghimpun dana dari masyarakat mengikuti peraturan.

"E-commerce itu mereka menyediakan platform untuk jual beli tetapi kalau institusi itu kemudian ingin melakukan bisnis elektronik ya tentu harus tertib. Meminta izin dulu kepada BI," kata Agus di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10).

Izin dari BI, lanjutnya, baru akan keluar 90 hari sejak perizinan diajukan. Sampai izin diberikan, situs jual beli harus menggunakan metode pembayaran lain.

"E-commerce pembayaraanya bisa melalui tunai, debet, kartu kredit. Tetapi kalau dia ingin menyelenggarakan uang elektronik tentu dia harus ikut dengan aturan BI," jelasnya.

Agus menegaskan kewajiban pengajuan perizinan tersebut demi perlindungan kepada konsumen. Jika ada penerbit uang elektronik yang belum mengajukan izin, maka BI akan memberikan sanksi.

"Kalau belum ajukan ada sanksi, kami tidak mau ada yang aktif tidak sesuai dengan aturan," tegasnya.

Agus mengungkapkan, selama ini, banyak penerbit yang merasa jika uang elektronik yang harus diajukan izin adalah yang open loop. Open loop adalah uang elektronik bisa digunakan untuk pembayaran di tempat umum.

Padahal, untuk uang elektronik close loop atau uang elektronik yang digunakan di satu tempat atau kalangan sendiri, juga harus memiliki izin. "Jika jumlahnya sudah di atas Rp 1 miliar harus tetap minta izin," terangnya.

Dia menambahkan, e-commerce yang mengajukan izin harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baik, tata kelola manajemen risiko yang baik.