Hibahkan 500 laptop, Sri Mulyani harap bisa cetak 'Jack Ma' Indonesia

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati baru saja menyerahkan hibah 500 unit laptop dan 300 unit printer bekas penggunaan pertemuan IMF-World Bank 2018 pada tiga daerah. Daerah tersebut ialah Bali, Banyuwangi dan NTb.

Sri Mulyani berharap, penyerahan hibah ini bisa bermanfaat bagi daerah penerima. "Saya berharap dengan laptop dan printer-printer ini, orang-orang yang memiliki inovasi dan kreativitas memanfaatkan di dalam rangka untuk menunjang inovasi dan kreativitas mereka," ucapnya saat memberi sambutan dalan penyerahan hibah laptop dan printer, di Gedung Keuangan Negara 1, Denpasar, Bali, Kamis (25/10).

Sri Mulyani memimpikan, dari 500 laptop akan menghasilkan para programmer andal dan juga membuat komik mengenai Bali dan Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kadang kali memimpikan dari 500 laptop ini akan menghasilkan para programmer. Atau mereka-mereka yang akan membuat komik mengenai Bali dan Indonesia yang bisa mengalahkan komik dari Jepang. Karena mereka memang memiliki kualifikasi yang luar biasa, untuk bisa melakukan itu," ungkapnya.

Sri Mulyani juga menginginkan, dari 500 laptop terbut yang dihibahkan kepada intitusi pendidikan di 3 Provinsi tersebut bisa mengeluarkan para generasi muda menjadi seperti tokoh Jack Ma pebisnis sukses dari China.

"Saya juga berharap akan berguna bagi institusi-institusi pendidikan di tiga provinsi ini. Siapa tau dari 500 laptop akan keluar Jack Ma-nya Indonesia," jelasnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan, bahwa pengibahan ratusan laptop dan printer, adalah komitmen panitia nasional IMF-World Bank, dan barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih sangat terjaga kondisinya dapat dihibahkan kepada masyarakat dan bermanfaat.

"Kualifikasi dari komputer dan printer ini termasuk yang tinggi dan top. Sehingga, kita berharap Pemerintah Daerah akan menggunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang bisa muncul dengan kreativitas dan inovasi," ujarnya.

"Keputusan menghibahkan ini, telah kami pikirkan secara masak. Termasuk dari tata kelolanya. Kami telah konsultasi dengan Inspektur Jendral kita. Bahkan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk menyakinkan penghibahan ini sesuai dengan peraturan dengan perundangan-undangan yang berlaku dan ditangani secara transparan oleh pemerintah," tutup Sri Mulyani.

(mdk/idr)