Hindari pungli, Menhub bikin perizinan transportasi sistem online
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan penggunaan perizinan sistem daring transportasi dalam upaya untuk mengefisiensi waktu dan biaya serta menghindari pungutan liar.
"Pemerintah akan terus memberikan kemudahan kepada operator angkutan sehingga tidak perlu lagi datang urus perizinan ke kantor yang selama ini banyak menyita waktu," kata Budi seperti dikutip Antara, Minggu (16/7).
Dia menambahkan, selama ini operator transportasi sering jengkel saat mengurus surat perizinan karena harus menyita waktu dan biaya. Bahkan operator transportasi kerap tidak mendapat kepastian atas keluarnya surat izin tersebut.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
Dengan adanya sistem online tersebut, operator transportasi juga bisa memanfaatkan kemudahan dalan melakukan pendaftaran di manapun dan kapanpun tanpa harus bertatap muka dengan petugas.
"Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang gencar agar masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan fasilitas ini," imbuhnya.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya sudah suap memasuki era digital sistem daring angkutan sehingga lebih mudah dan efisien.
"Dengan adanya sistem ini maka semua angkutan massal perizinannya bisa lebih cepat dan tepat waktu," ujar Bambang.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menhub Budi: Pembelian Tiket Kapal Laut Secara On The Spot Tak akan Dilayani
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki memastikan penerapan teknologi tersebut secara bertahap dimulai dengan penerapan SLFF dengan barrier terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaKebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.
Baca SelengkapnyaGibran juga bersilaturahmi ke kediaman ulama kharismatik, Habib Tohir Bin Yahya di daerah Palimanan, Cirebon.
Baca SelengkapnyaAHY berharap layanan ini bisa menjangkau masyarakat terpencil untuk bisa mendapatkan layanan pertanahan
Baca SelengkapnyaErick mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen.
Baca SelengkapnyaPenerapan MLFF ini untuk tahap awal menggunakan sistem single lane free flow (SLFF), dengan Jalan Tol Bali Mandara sebagai ujicoba awalnya.
Baca SelengkapnyaTransaksi digital memiliki banyak manfaat. Salah satunya, menghindari modus penggelapan uang.
Baca SelengkapnyaSaat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaBus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya