Follow
Hindari suap, pelayanan publik harusnya terapkan non-tunai
Merdeka.com - Pemerintah dan Bank Indonesia gencar melakukan gerakan uang non-tunai atau less cash society ke berbagai sektor. Sayangnya, program ini justru belum menyentuh birokrasi khususnya pada pelayanan publik secara keseluruhan.
Padahal, instansi pelayanan publik salah satu kantong pemasukan negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengakui, instansi pemerintah memang telat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Namun, dia berkilah bahwa upaya tersebut akan segera diproses.
"Pembayaran (non-tunai) itu kan proses. Yang penting kan roadmapnya dulu," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1).
-
Mengapa Sulawesi Utara gunakan kartu kredit pemerintah? Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menghadiri sosialisasi dan launching penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Siapa yang harus menutupi tilang elektronik? “Terkadang para konsumen mobil bekas harus menutupi ETLE kalau kebetulan pas mau diperpanjang enggak bisa,“ kata Kepala Seksi (Kasi) Standarisasi STNK Korlantas Polri AKBP Aldo S, di Jakarta, Rabu (12/7).
-
Kapan pembayaran prabayar dilakukan? Prabayar adalah metode pembayaran di mana Anda harus membayar di muka sebelum menggunakan layanan tertentu, seperti telepon seluler, listrik, atau internet.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kendala meterai elektronik? Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam perihal pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik yang tentunya menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.
-
Apa kesulitan awal penggunaan ATM di Indonesia? Tidak mudah membangkitkan kepercayaan nasabah pada ATM sebagai perwakilan bank dalam membantunya bertransaksi.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Di sisi lain, Menteri Yuddy menegaskan, pihaknya setuju dengan sistem pembayaran non-tunai. Dalam pandangannya, pegawai negara yang bertugas di sektor pelayanan publik sebaiknya tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai.
"Para aparatur itu memang lebih baik tidak langsung menerima uang cash. Karena di situ biasanya ada indikasi suap atau lainnya," ungkapnya.
Sadar akan manfaat penggunaan uang dan transaksi elektronik untuk lingkungan pemerintah, politisi Partai Hanura itu janji segera merealisasikan sistem pembayaran tersebut. namun, pihaknya meminta waktu untuk segera realisasi. "Ini perlu waktu saja," terangnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.
Baca Selengkapnya
PPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca Selengkapnya
Basuki mengutarakan peralihan menuju sistem MLFF memang punya tantangan tersendiri.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Andre Rosiade menyebut teknologi MLFF sebagai barang rongsokan.
Baca Selengkapnya
Pembayaran tol saat ini masih mengikuti karakteristik dari pengguna yang dirasa masih memadai.
Baca Selengkapnya
Diketahui, uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh akan dilakukan tahun ini. Mundur dari rencana sebelumnya di 1 Juni 2023.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, metode pembayaran COD juga tetap membutuhkan perhatian agar keamanan dan kenyamanan pembeli dan penjual tetap terjamin.
Baca Selengkapnya
Transaksi secara non tunai hanya dengan scan barcode QRIS pun merupakan kondisi yang lumrah.
Baca Selengkapnya
Rosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.
Baca Selengkapnya
Metode yang digunakan mengurangi penggunaan uang fisik atau cashless.
Baca Selengkapnya
Trian mengungkapkan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia 90 persen sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pembayaran.
Baca Selengkapnya