Hindari suap, pelayanan publik harusnya terapkan non-tunai

Merdeka.com - Pemerintah dan Bank Indonesia gencar melakukan gerakan uang non-tunai atau less cash society ke berbagai sektor. Sayangnya, program ini justru belum menyentuh birokrasi khususnya pada pelayanan publik secara keseluruhan.

Padahal, instansi pelayanan publik salah satu kantong pemasukan negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengakui, instansi pemerintah memang telat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Namun, dia berkilah bahwa upaya tersebut akan segera diproses.

"Pembayaran (non-tunai) itu kan proses. Yang penting kan roadmapnya dulu," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1).

Di sisi lain, Menteri Yuddy menegaskan, pihaknya setuju dengan sistem pembayaran non-tunai. Dalam pandangannya, pegawai negara yang bertugas di sektor pelayanan publik sebaiknya tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai.

"Para aparatur itu memang lebih baik tidak langsung menerima uang cash. Karena di situ biasanya ada indikasi suap atau lainnya," ungkapnya.

Sadar akan manfaat penggunaan uang dan transaksi elektronik untuk lingkungan pemerintah, politisi Partai Hanura itu janji segera merealisasikan sistem pembayaran tersebut. namun, pihaknya meminta waktu untuk segera realisasi. "Ini perlu waktu saja," terangnya.