Hingga 2017, setoran tambang RI diproyeksi raib USD 12,5 M

Merdeka.com - Bank Dunia memerkirakan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan tambang sebesar USD 12,5 miliar hingga 2017. Ini membuat neraca perdagangan Indonesia bakal defisit dalam waktu lama.

Ekonom Utama Bank Dunia Jim Brumby mengatakan sejumlah negara pernah gagal mengembangkan industri hilir untuk tambang. Buktinya, perekonomian negara tersebut tidak juga terdongkrak

 "Ada banyak tantangan terhadap niatan pemerintah melarang ekspor mineral mentah. Sebab, sebagian negara yang awalnya produsen dan ingin beralih menjadi pengolah bahan tambang mengalami kesulitan," kata Jim dalam paparan laporan triwulanan Bank Dunia, di Jakarta, Selasa (18/3).

Dia mencontohkan, Chili mencoba memaksa perusahaan tambang mengolah tembaga. Alih-alih mendongkrak penerimaan, kebijakan itu justru menurunkan daya saing Chili dalam perdagangan mineral dunia.

Australia juga pernah menerapkan bea keluar tinggi pada komoditas biji besi dan bauksit. Sayang, tujuan agar produsen terdorong membangun smelter tak tercapai.

"Hasilnya justru pemerintah Australia harus memberikan subsidi jangka panjang kepada industri alumuniumnya, sekitar USD 4 miliar per tahun," kata Jim.

Menurutnya, hilirisasi gagal lantaran tidak mendapat dukungan dari perusahaan tambang. Mereka ogah membangun pabrik pengelolahan dan pemurnian atau smelter produk tambang.

Diakui Jim, neraca perdagangan akan membaik jika industri hilir tambang sudah mulai beroperasi pada 2017. Ekspor tambang pada tahun itu diperkirakan bakal mencapai USD 900 juta, meningkat ketimbang ekspor saat ini yang berpotensi anjlok hingga USD 5,3 miliar.

Namun, di sisi lain, program hilirisasi bakal berdampak pada merosotnya penerimaan negara dari royalti, pajak ekspor, dan pajak penghasilan (PPh) badan. Diperkirakan, potensi penurunannya mencapai USD 2,2 miliar.

"Karena dalam jangka panjang, profit perusahaan menurun seiring besarnya investasi mereka di smelter," ungkapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan mengamini tesis Bank Dunia. Selepas hilirisasi, pekerjaan rumah pemerintah adalah menggenjot penerimaan negara dari sektor non-pertambangan.

Selain itu, pemangkasan belanja rutin harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyusun APBN Perubahan 2014. Langkah ini dinilai bisa mengurangi tekanan defisit anggaran.

"Karena memang ada penurunan tajam dari segi penerimaan negara setelah pelarangan ekspor mineral mentah," ujarnya. (mdk/yud)