Hingga 2019, Pertamina butuh Rp 19,9 T kembangkan energi terbarukan

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) berencana menambah infrastruktur dan fasilitas gas nasional memenuhi tingkat produksi energi baru terbarukan. Penambahan infrastruktur tersebut khususnya terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas, LNG) dan Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

"Saat ini Pertamina dalam pembangunan FSRU Cilacap berkapasitas 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang bertujuan mengganti bahan bakar minyak tetap sesuai target tahun 2018," ujar Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani di Jakarta, Rabu (14/12).

Sementara di sektor transportasi, lanjutnya, Pertamina telah mengelola sebanyak 56 unit SPBG termasuk MRU yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Palembang, Semarang, dan Balikpapan.

Yenni menegaskan Pertamina siap berinvestasi di sektor hulu energi baru dan terbarukan (EBT). Dia menyebut belanja modal yang diperlukan Pertamina hingga 2019 untuk pengelolaan EBT, di luar panas bumi, mencapai USD 1,5 miliar atau setara Rp 19,9 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memaparkan pihaknya mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang dilakukan Pertamina. ESDM pun menekankan tiga harapan pada Pertamina.

Pertama, sebagai off-taker produk energi baru dan terbarukan, salah satunya yang sudah berjalan, yakni biodiesel dan selanjutnya bioetanol, dan sebagainya. Kedua, menjadi pengembang energi baru terbarukan di bidang panas bumi.

"Terakhir, kami juga berharap Pertamina dapat menjadi contoh yang baik untuk badan usaha lain dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan," kata Dadan.

Renewable Energy Markets Analyst International Energy Agency Heymi Bahar menambahkan, pertumbuhan permintaan listrik, ketergantungan impor bahan bakar fosil, dan masalah polusi udara serta lingkungan jadi faktor pendorong peningkatan energi baru terbarukan di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia.

"Pengembangan energi baru dan terbarukan tentu bisa dipercepat dengan paket-paket kebijakan yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait," imbuh Heymi.