Follow
Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun. Angka tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi-JK untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015-2019 di RPJMN sebesar Rp 4.700 triliun, tidak hanya dipenuhi oleh sektor APBN maupun BUMN. Namun, pemerintah juga turut melibatkan pihak swasta.
"Kalau kita lihat total kebutuhan infrastruktur 2015 -2019 di RPJMN itu Rp 4.700 triliun. Akan ada kebutuhan yang terpenuhi dari sektor pemerintah maupun BUMN. Ini juga kesempatan swasta untuk bisa masuk ke pembangunan infrastruktur kita," ujar Hadiyanto di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Hadiyanto menjelaskan dari angka tersebut kontribusi APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun lalu swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun.
Pemerintah telah menargetkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada 2018 mendatang sebesar Rp 409 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 161,2 triliun.
Untuk belanja non K/L pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur Rp 182,8 triliun. Lalu untuk fasilitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 48,1 triliun, Infrastruktur sosial Rp 9 triliun, serta dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,9 triliun.
"Kita masih pembahasaan di RAPBN menyediakan infrastruktur sebesar Rp 409 melalui K/L segala macam. Jadi, itu yang akan kita terus optimalkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang sudah dalam Perencanaan pembangunan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Dari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca Selengkapnya
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnya