Hingga Agustus 2018, defisit APBN capai Rp 150,7 triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sampai 31 Agustus 2018 sebesar Rp 150,7 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 224,9 triliun.
"Tahun lalu defisit Rp 224,9 triliun atau 1,65 persen dari GDP, sekarang posisi agustus Rp 150,7 triliun. Sekali lagi, itu artinya perbaikan hampir pada magnitude atau surplus 1,02 persen. Masih di bawah APBN yang 2,19 persen," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9).
Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara hingga Agustus mencapai Rp 1.152,8 triliun atau 60,8 persen dari total target tahun ini. "Berarti pendapatan negara tumbuh 18,4 persen dibanding tahun lalu yang realisasinya Rp 973,4 triliun," jelasnya.
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Secara rinci Sri Mulyani menjelaskan, hingga 31 Agustus penerimaan perpajakan telah mencapai Rp 907,5 triliun dan memiliki pertumbuhan 16,5 persen. Tahun lalu perpajakan tumbuh tinggi tapi masih di bawah penerimaan perpajakan tahun ini yaitu sekitar 9,5 persen.
"Dan untuk penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai 56,1 persen dan tumbuhnya 16,5 persen. Untuk pajak dan cukai sebesar 16,7 persen," jelasnya.
Sementara itu, belanja negara masih sangat positif, tumbuh 8,8 persen atau telah mencapai Rp 1.303,5 triliun. Dengan angka ini pemerintah telah membelanjakan 58,7 persen dari total target belanja. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 802,2 triliun, transfer ke daerah Rp 501,3 triliun, belanja KL Rp 441,8 triliun dan non KL Rp 460,4 triliun.
"Transfer ke daerah agak sedikit dibanding tahun lalu pertumbuhannya yaitu 0,3 persen yaitu Rp 465,1 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa Rp 36,2 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun lalu yang Rp 36,5 triliun," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani melaporkan APBN mengalami surplus Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya