Hingga Akhir 2020, Realisasi PEN Baru 83,4 Persen

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp579,78 triliun hingga posisi per 31 Desember 2020. Angka itu setara dengan 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

"Di dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pemerintah membagi menjadi 6 bagian kebijakan," kata Sri Mulyani dalam acara Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).

Berdasarkan bahan paparannya, untuk sektor kesehatan realisasinya sudah mencapai Rp63,51 triliun dari pagu sebesar Rp99,5 triliun. Adapun alokasi tersebut untuk insentif tenaga kesehatan biaya klaim perawatan pengadaan APD serta operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan.

"Karena memang covid adalah tantangan di bidang kesehatan meskipun implikasinya begitu sangat luas maka dialokasikan lah anggaran Rp99,5 triliun," ujarnya.

Sementara untuk perlindungan sosial realisasinya sudah mencapai Rp220,39 triliun, dari total pagu sebesar Rp230,21 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk pemberian dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta menyambung konsumsi masyarakat.

Dalam studi kementerian keuangan perlindungan sosial berhasil menekan laju kemiskinan ke 8,99 persen dari seharusnya bertambah 10,96 persen karena pandemi Covid-19.

Kemudian untuk sektor kementerian lembaga dan pemda realisasi sudah mencapai Rp66,59 triliun dari total pagu sebesar Rp67,86 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk mendukung Pemda serta KL dalam proses pemulihan ekonomi. Utamanya adalah pemberian hibah kepada Pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

Untuk dukungan UMKM pemerintah mencatat realisasinya sudah mencapai Rp112,44 triliun, dari total pagu sebesar Rp116,31 triliun. Dukungan UMKM ini bertujuan untuk menopang permodalan dan keslow UMKM pada masa pandemi, baik berupa bantuan permodalan baik melalui perbankan maupun secara langsung.

Selanjutnya untuk insentif usaha realisasinya sudah mencapai Rp56,2 triliun, dari pagu sebesar Rp120,61 triliun. Insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat berupa PPh 21 DTP.

Dan terakhir untuk pembiayaan korporasi realisasinya sudah mencapai Rp60,73 triliun, atau sudah mencapai target dari pagu yang ditetapkan. Dukungan korporasi ini ditujukan melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.