Hingga Akhir Maret 2020, Defisit APBN Naik Capai Rp76,4 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, hingga Maret, APBN mengalami defisit Rp76,4 triliun atau sekitar 0,45 persen PDB. Defisit tersebut berasal dari pendapatan negara yang hanya tumbuh sebesar 7,7 persen atau sekitar Rp375,9 triliun. Sementara belanja negara lebih besar yaitu sekitar Rp452,4 triliun atau sekitar 17,8 persen dari APBN.

"Posisi sampai 31 Maret pendapatan negara tumbuh 7,7 persen. Namun ini catatannya langsung saya sampaikan ini tidak berasal dari kegiatan ekonomi," ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Jumat (17/4).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara pada Maret sebagian besar disumbang oleh dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana, banyak perbankan BUMN yang mempercepat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Pendapatan ini karena adanya pergeseran pembayaran dari dividen BUMN kita. Sehingga ini muncul dalam bentuk PNBP kita melonjak. Ini karena bank-bank BUMN kita melakukan RUPS lebih awal dan mereka membayarkan dividennya pada Maret ini," jelasnya.

Dari sisi belanja, terlihat hanya tumbuh 0,1 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya belanja Kementerian dan Lembaga yang mengalami kenaikan cukup tajam Rp143 triliun atau sekitar 11 persen.

"Namun dibandingkan tahun lalu sebetulnya tidak banyak berbeda. Untuk non KL tumbuh 2,2 persen atau Rp134,9 triliun. Sehingga pada Maret kita membelanjakan Rp143 triliun untuk KL dan Rp134,9 triliun untuk non KL. Dua-duanya tumbuh positif," tandasnya.

Belanja Negara

Sri Mulyani menjelaskan, belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 6,6 persen yang sebesar Rp277,9 triliun. Di mana belanja untuk pegawai sebesar Rp48,6 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp12 triliun dan belanja bansos Rp47,2 triliun.

Belanja modal, lanjutnya, sebesar Rp12 triliun dan naik 32 persen dari tahun lalu. Kenaikan tersebut memang direncanakan untuk belanja modal yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya Rp189,3 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa terealisasi sebesar Rp174,5 triliun atau tumbuh 8,8 persen.

"Pada bulan Maret ini kita sudah membelanjakan Rp143 triliun untuk Kementerian lembaga dan 134,9 triliun untuk non kementerian lembaga. Dua-duanya tumbuh positif 11 persen dan 2,2 persen. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat tumbuh 6,6 persen," jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk belanja ke daerah terjadi kontraksi dari belanja Rp174,5 triliun. Ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang pada bulan Maret belanja mencapai Rp191,3 triliun atau terjadi kontraksi 8,8 persen.

Dengan demikian, posisi pada Maret ini, keseimbangan primer tercatat negatif Rp2,6 triliun. Dibandingkan Maret tahun lalu sebesar negatif Rp32,5 triliun, masih jauh lebih kecil.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com