Follow
Hingga Akhir Oktober 2021, Pemerintah Baru Serap 60 Persen Dana PEN
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai akhir Oktober 2021 mencapai Rp 448 triliun. Angka ini telah mencapai 60 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.
"Untuk realisasi Program PEN, sudah tercapai realisasi sebesar 60 persen atau sebesar Rp448 triliun dari pagu Program PEN yang sebesar Rp744 triliun," kata Airlangga dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (2/11).
Airlangga menuturkan menjelang akhir tahun 2021 terbuka kemungkinan adanya perubahan alokasi anggaran dalam penggunaan dana PEN. Misalnya dana untuk klaster kesehatan dan perlindungan sosial digeser untuk keperluan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Airlangga Hartarto mendorong investasi? “Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi,“ ungkap Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa yang menjadi fokus Airlangga Hartarto dalam pengembangan ekonomi platform? “Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini,“ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
"Mendekati akhir tahun 2021, apabila masih ada diperlukan perubahan alokasi anggaran, maka perlu segera dilakukan pergeseran anggaran (misalnya dari untuk klaster Kesehatan dan untuk Perlinsos yang diperlukan untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem)," kata dia.
Sebelumnya, pada kuartal terakhir tahun ini Pemerintah akan merealisasikan program Kartu Sembako bagi masyarakat terdampak PPKM pada Oktober dan November. Selain itu pemerintah juga punya 3 program khusus yang akan direalisasikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.
"Program Kartu Sembako rencananya Oktober dan November dan 3 program khusus penanganan kemiskinan ekstrem dengan kartu sembako," kata dia.
Sebagai informasi, dana PEN untuk klaster kesehatan dalam APBN 2021 sebesar Rp 214,96 triliun. Untuk klaster perlindungan sosial sebesar Rp 186,64 triliun.
Dana PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 162,40 triliun. Untuk program prioritas sebesar Rp 117,94 triliun. Sedangkan untuk klaster insentif usaha sebesar Rp 62,83 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya