Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hingga hari ini, Dana Alokasi Khusus baru terserap Rp 52 triliun

Hingga hari ini, Dana Alokasi Khusus baru terserap Rp 52 triliun Rupiah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan ‎Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo mengatakan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih rendah. Sebab, hingga hari ini penyerapan DAK baru mencapai Rp 52 triliun, dari pagu dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 89 triliun.

"Ini sudah 7 Desember, artinya kira-kira 2-3 minggu lagi. Yang belum bisa dibelanjakan daerah sekitar Rp 30 triliun lebih padahal ini sudah 7 Desember. Padahal DAK tadinya kami hanya perkirakan yang tidak terserap hanya Rp 6 triliun. Nyatanya tidak," kata Boediarso di Jakarta, Rabu (7/12).

Untuk transfer ke daerah, hingga November 2016 anggaran transfer ke daerah baru mencapai Rp 671 triliun atau 86 persen dari pagu APBN-P 2016 sebesar Rp 776 triliun.

"Dana otonomi khusus sudah terserap 100 persen, dana desa mencapai 93 persen atau Rp 43 triliun dari target Rp 46 triliun, realisasi dana transfer khusus 66 persen Rp 140,7 triliun dari target Rp 211 triliun," imbuhnya.

Sementara, penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19,4 triliun, baru dibayar sebagian oleh pemerintah. Sedangkan, untuk penundaan di September dan Oktober 2016 akan dibayar minggu kedua di Januari 2017.

Selain itu, Boediarso menambahkan, di tahun 2016 pemerintah tidak mentransfer tunjangan profesi guru ke daerah karena ada kelebihan uang yang disetor ke daerah sepanjang 2010-2015 sebesar Rp 23 triliun.

"Jadi ada kelebihan dana tunjangan profesi guru yang sudah ada di kas daerah Rp 23 triliun, sekarang identifikasinya malah Rp 30 triliun. Jadi tidak ditransfer lagi, uangnya sudah ada di daerah," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah

Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun

Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya