Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hingga Juli, Pertamina kejar penjualan 200.000 Bright Gas

Hingga Juli, Pertamina kejar penjualan 200.000 Bright Gas Bright Gas. ©2015 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) mengaku bakal memacu penjualan tabung Bright Gas 5,5 kg untuk meningkatkan volume penjualan Liquified Petroleum Gas (elpiji). Hingga saat ini tabung Bright Gas 5,5 kg telah terjual sebanyak lebih dari 100.000 tabung.

"Kami harapkan dalam jangka tiga bulan ke depan, kami dapat menjual 200.000 tabung lebih, sehingga dapat mendukung pencapaian laba yang ditargetkan perseroan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, di Jakarta, Kamis (12/5).

Pertamina yang sebelumnya merugi dari bisnis LPG hingga Rp 4 triliun per tahun, terutama akibat menjual elpiji 12 kg dibawah harga keekonomian, mulai mencatat laba sejak September 2015. Hal ini seiring penyesuaian harga yang dilakukan bertahap hingga sesuai keekonomian sejak tahun lalu. Namun, penyesuian harga elpiji 12 kg juga berdampak pada beralihnya sebagian konsumen ke elpiji 3 kg. Sebab, gap antara harga elpiji 3 kg dengan 12 kg hampir mencapai Rp 7.000 per kg.

Orang lain juga bertanya?

Wianda mengatakan jika pada Januari 2014, penjualan elpiji 12 kg masih mencapai 76 ton per bulan, pada April 2015 turun menjadi 46 ton per bulan dan tinggal 42 ton per bulan pada Desember 2015.

"Karena itu, kami lahirkan Bright Gas kemasan 5,5 kg yang tujuannya adalah mengisi gap konsumen antara yang 3 kg dengan 12 kg. Dengan begitu, kami masuk di tengah-tengah, agar konsumen 12 kg itu tidak langsung ke 3 kg, tetapi ada produk penyangga," kata dia.

Menurut Wianda, ada swing user yang sebetulnya bisa kembali ke elpiji non-PSO. Pertamina mencatat yang benar-benar menggunakan 12 kg hanya sekitar 29 persen, sementara yang 3 kg atau betul-betul beralih ke 3 kg ada kurang lebih 11 persen.

"Ada 53 persen yang mereka sebetulnya masih tetap memegang tabung elpiji 12 kg, tetapi kadang mereka juga membeli 3 kg. Ini yang disebut swing user, potensinya sangat besar," jelas dia.

Selain itu, lanjut Wianda, juga ada potensi dari pengguna dengan kebutuhan sedikit atau low usability customer, dimana saat kenaikan harga pada 2014 dan 2015, menjadikan tabung 12 kg sebagai cadangan semakin banyak dari 23 persen menjadi 37 persen.

Sebetulnya konsumen ingin mendapatkan elpiji dengan harga terjangkau, yang satuan per kilonya juga lebih murah. Dengan kemasan yang lebih kecil, konsumen tentu akan mengeluarkan sedikit uang dibanding kemasan 12 kg yang harus ditebus seharga Rp 150.000. Sementara dengan kemasan 5,5 kg, konsumen hanya perlu mengeluarkan uang kurang dari Rp 60.000.

Di bisnis elpiji, tantangan terbesar adalah disparitas harga subsidi yang sangat besar mencapai 70 persen. Selain itu, konsumennya harus memiliki tabung terlebih dahulu jika ingin pindah ke nonsubsidi.

"Karena itu, kami masuk dengan strategi trade in atau tukar tabung subsidi yang 3 kg ke nonsubsidi," ungkap Wianda.

Anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo, mengatakan pertumbuhan ekonomi meski tidak signifikan akan ikut mendorong penjualan elpiji Pertamina. Alasannya, kebutuhan energi masyarakat seiring waktu akan terus tumbuh, makin lama pemakaiannya makin tinggi.

"Jadi bukan semata-mata keberhasilan Pertamina menjual LPG, tapi pasarnya juga meningkat. Sama saja seperti bahan makanan bahan pokok setiap tahun meningkat," kata Hari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, menambahkan Pertamina mendapat penugasan khusus dari pemerintah untuk mengadakan dan menyalurkan LPG, khususnya elpiji 3kg yang disubsidi pemerintah. Hal ini terkait dengan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang sudah terbukti berhasil menghemat anggaran pemerintah.

"Pertamina, sebagai BUMN terbukti mampu melaksanakan tugas penyediaan dan pendistribusian elpiji 3kg hampir di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur yang masih belum dilaksanakan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg," ungkap dia.

Menurut dia, penugasan PSO elpiji 3 kg kepada Pertamina nyaris tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh badan usaha yang bisnis oriented, walau sebenarnya menurut undang-undang Perusahaan Terbatas dan UU BUMN, Pertamina wajib mengejar dan menghasilkan keuntungan.

"Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh badan usaha swasta karenanya nyaris tidak ada komplain atau gugatan yang mempermasalahkan penugasan elpiji 3kg ke Pertamina," pungkas dia. (mdk/sau)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Pertamina Catat Konsumen Resmi LPG 3 Kg Capai 6,7 Juta Orang
FOTO: Pertamina Catat Konsumen Resmi LPG 3 Kg Capai 6,7 Juta Orang

Angka itu didapat dari proses pendaftaran di seluruh pangkalan resmi yang dikelola Pertamina.

Baca Selengkapnya
Dipasarkan di Jakarta & Surabaya, Kapan Pertamax Green Bisa Dijual di Seluruh Pulau Jawa?
Dipasarkan di Jakarta & Surabaya, Kapan Pertamax Green Bisa Dijual di Seluruh Pulau Jawa?

Selama 12 bulan ke depan, Pertamina Patra Niaga akan fokus ke 15 SPBU di Jakarta dan Surabaya. Nantinya akan dibarengi juga dengan evaluasi secara periodik.

Baca Selengkapnya
Konsumsi LPG 3 Kg Meningkat di Juli 2023, Pertamina: Stok Aman, Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Konsumsi LPG 3 Kg Meningkat di Juli 2023, Pertamina: Stok Aman, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Pertamina klaim saat ini stok maupun penyaluran LPG bersubsidi dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Baca Selengkapnya
6,7 Juta Orang Sudah Terdaftar Sebagai Pembeli Elpiji 3 Kg Bersubsidi
6,7 Juta Orang Sudah Terdaftar Sebagai Pembeli Elpiji 3 Kg Bersubsidi

Total konsumen yang berhak melakukan pembelian tabung gas bersubsidi LPG 3 kg sekitar 6,7 juta orang.

Baca Selengkapnya
BBM Jenis Baru Pertamina, Penjualan Pertamax Green 95 di SPBU Terus Meningkat
BBM Jenis Baru Pertamina, Penjualan Pertamax Green 95 di SPBU Terus Meningkat

Selama tepat dua minggu penjualan, rata-rata penyaluran Pertamax Green 95 kepada konsumen mencapai 300 liter per hari.

Baca Selengkapnya
Pertamina Sudah Keluarkan 8 Juta Metrik Ton Gas LPG 3 Kg, Stok sampai Akhir Tahun Aman?
Pertamina Sudah Keluarkan 8 Juta Metrik Ton Gas LPG 3 Kg, Stok sampai Akhir Tahun Aman?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi telah mencapai 8 juta metrik ton per Juli 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Lampaui Target Pemerintah, Produksi Minyak di Jatim & Jateng Tembus 106 Persen
Lampaui Target Pemerintah, Produksi Minyak di Jatim & Jateng Tembus 106 Persen

Capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 181.000 BOPD.

Baca Selengkapnya
Resmi, PGN Dapat Tambahan Pasokan LNG dari Kilang Tangguh
Resmi, PGN Dapat Tambahan Pasokan LNG dari Kilang Tangguh

Upaya meningkatkan volume penjualan diberbagai wilayah terus dilakukan, baik di wilayah yang tersedia jaringan maupun penetrasi infrastruktur wilayah baru.

Baca Selengkapnya
Jelang Iduladha, Pertamina Tambah Stok 11,4 Juta Tabung Gas 3 Kg
Jelang Iduladha, Pertamina Tambah Stok 11,4 Juta Tabung Gas 3 Kg

Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG Non Subsidi, Bright Gas tersedia di lapangan baik di Pangkalan maupun outlet modern.

Baca Selengkapnya
Ramai Isu BBM Pertalite Dihapus, Pertamina Akhirnya Jawab Begini
Ramai Isu BBM Pertalite Dihapus, Pertamina Akhirnya Jawab Begini

Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter.

Baca Selengkapnya
Pertamina Catat Peningkatan Volume Penyaluran BBM dan LPG Sepanjang 2023, Ini Datanya
Pertamina Catat Peningkatan Volume Penyaluran BBM dan LPG Sepanjang 2023, Ini Datanya

Pertamina melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan misi pelayanan kebutuhan energi masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.

Baca Selengkapnya