Hingga Juni 2018, total utang pemerintah capai Rp 4.227 triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan jumlah utang pemerintah pemerintah hingga akhir Juni 2018 tercatat mencapai Rp 4.227,78 triliun, tumbuh 14,06 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Kami bertanggung jawab dan hati-hati, bukan berarti kita banting setir karena kita jaga ekonomi kita tetap stabil," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (17/7) malam.
Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang tersebut terdiri dari total pinjaman sebesar Rp 785,13 triliun. Dengan rincian pinjaman luar negeri Rp 779,81 triliun, bilateral Rp 324,76 triliun, multilateral Rp 409,89 triliun, komersial Rp 43,81 triliun, dan suppliers Rp 1,34 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,33 triliun.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengambil pinjaman dari lembaga keuangan.
Meski demikian, jumlah utang pemerintah tersebut dinilai tetap terjaga dibawah 30 persen atau sebesar 29,79 persen. Menurutnya, jumlah itu masih berada di bawah batas 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp 14.193,59 triliun.
Sementara, untuk utang dari Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp 3.442,64 triliun. Ini terdiri dari denominasi rupiah mencapai Rp 2.419,67 triliun, kemudian untuk utang denominasi valas mencapai Rp1.022,91 triliun.
Sedangkan untuk realisasi pembiayaan utang pada Semester I 2018 sendiri mencapai Rp 176 triliun atau sebesar 44,09 persen dari target. Angka ini lebih rendah 15,3 persen dibanding pembiayaan utang periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 207,8 triliun.
"Kita mengatakan menjaga utang hati-hati, itu berarti kita akan menjaga keseimbangan antara tambahan utang dengan stabilitas atau fungsi APBN kita untuk tetap menjaga ekonomi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaPerkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca Selengkapnya