Hingga September 2017, sebanyak 623.344 unit rumah sudah siap dihuni
Merdeka.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PU-Pera Syarif Burhanuddin menyebut hingga Sepetember 2017, rumah yang sudah selesai pembangunannya dan siap huni mencapai 623.344 unit. Dengan rincian jumlah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 518.694 unit dan non MBR 104.650 unit.
"Yang siap definisinya sudah selesai ya, sekarang ini secara keseluruhan yang sudah terealisasi 623.344 unit, itu dilihat dari kondisi sekarang," ujar Syarif di Gedung Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta, Kamis (28/9).
Sementara itu, penyaluran KPR bersubsidi sampai dengan Agustus 2017 yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 8.014 unit, Subsidi Selisih Bunga (SBB) 46.757 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai 55.586 unit.
-
Apa jenis rumah yang disediakan? Mengutip Liputan6, Kamis (13/7) Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan jika unit-unit rumah itu nantinya akan berbentuk rumah susun yang memiliki 10-11 lantai.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
-
Kapan rumah itu dibangun? Rumah prasejarah yang berasal dari 8.000 tahun lalu.
-
Siapa pemilik rumah sekarang? Penjaga rumah mengungkap bahwa rumah tersebut telah berpindah tangan ke Muzdalifah.
-
Gimana cara hitung biaya rumah pertahun? Menurut laporan bulan Juni yang disampaikan oleh Zillow dan Thumbtack, satu unit rumah dapat menghabiskan biaya USD14,155 juta per tahun, yakni setara dengan Rp221,74 miliar, jumlah tersebut belum termasuk dengan biaya perawatan, dan sebagainya.
-
Siapa yang membantu proses pembangunan rumah? Meskipun melewati jangka waktu yang ditargetkan, Mona dan Indra tetap bersyukur serta bahagia dalam proses pembangunan rumah baru mereka.
Dia melanjutkan, adapun kendala dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah antara lain ketersediaan lahan sehingga harga tanah semakin mahal, perizinan memerlukan waktu yang lama atau panjang, dan biaya tinggi.
"Serta semakin terbatasnya anggaran pemerintah untuk sektor perumahan," jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka strategi yang dilakukan ialah penyediaan perumahan melalui APBN, seperti pembangunan fisik rumah susun sewa, rumah khusus, pembangunan baru dan peningkatan kualitas RTLH, dan bantuan stimulan PSU perumahan. Kedua, pembiayaan perumahan melalui skema bantuan pembiayaan rumah berupa KPR bersubsidi (FLPP), SBB, dan SBUM.
Ketiga, dukungan regulasi dan deregulasi seperti UU Tapera, Inpres Nomor 3 tahun 2015 tentang penyederhanaan Perizinan, Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII, PP Nomor 64 tahun 2016. Permen PUPR Nomor 5 tahun 2016 tentang IMB, dan Permendagri Nomor 55 tahun 2017.
"Ke empat teknologi dan industrialisasi perumahan," tegasnya.
Meski demikian, pemerintah optimis Program Satu Juta Rumah dapat tercapai sesuai target di 2019.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN.
Baca SelengkapnyaDirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.
Baca Selengkapnya14 Unit rumah menteri yang telah rampung dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah dilengkapi perabotan.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaBanyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaBersama Maruarar, Aguan menjelaskan tiap rumah akan memiliki 1 ruang keluarga, dapur, carport, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.
Baca SelengkapnyaPerumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli telah mencapai 94,65 persen.
Baca SelengkapnyaMaruarar dalam pidatonya mengatakan bahwa kehidupan bisa berubah tanpa seseorang bisa menyangka.
Baca SelengkapnyaSebelum ditetapkan untuk layak huni, Kementerian PUPR melakukan pemeriksaan atau komisioning pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPembangunan Rumah Gratis tersebut berdiri di lahan sumbangan milik Menteri PKP Maruarar seluas 2,5 hektare (ha).
Baca Selengkapnya