HIPMI akui para pengusaha sering disebut maling oleh petugas pajak

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty yang beleidnya akan kembali dibahas usai masa reses pertengahan Mei 2016.

Ketua Bidang SDA, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup HIPMI, Andhika Anindyaguna menilai tax amnesty merupakan salah satu cara pemerintah menambah likuiditas di tengah turunnya kondisi perekonomian nasional.

"Secara umum kami mendukung sekali adanya kebijakan tax amnesty ini karena kami yakin, intinya pemerintah ingin bagaimana likuiditas di pemerintah jadi lebih kuat, dana kembali ke Indonesia semakin banyak, dan di dalam negeri yang mungkin belum dilaporkan bisa ikut dilaporkan," ujar Andhika di Jalan Veteran I, Jakarta, Senin (9/5).

Namun, lanjut Andhika, para pengusaha muda, menanti sisi keadilan dari pemerintah bagi warga negara Indonesia yang sudah taat pajak. "Kami menaungi pengusaha muda yang umur bisnisnya kurang dari 10 tahun. Banyak teman-teman kami menanyakan bahwa sejauh ini kita patuh melaporkan pajak. Artinya kalau ada kebijakan yang akan keluar, bagaimana keadilannya yang dianggap patuh melaporkan kegiatan usahanya dan memang mereka mayoritas melakukan transaksi dan menyimpan usahanya di Indonesia," jelas dia.

Kedepan, lanjut Andhika, pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan. Menurut dia, pengusaha dan petugas pajak selayaknya saling bekerja sama tanpa mencurigakan satu sama lainnya.

"Bahwa ke depan mungkin tax reform penting, kalau tax amnesty itu kan lihatnya ke belakang. Tapi dari sekarang ke depan tax reform penting. Karena antara orang pajak dan pengusaha harusnya bisa kerja sama baik. Tapi orang pajak masih melihat pengusaha sebagai maling, dan pengusaha melihat orang pajak, wah orang ini mau rampok saya," kata dia.

"Saya yakin masih banyak pengusaha kita yang minim pengetahuannya soal pajak," pungkas Andhika.