Hipmi berharap menteri baru berhenti menyalahkan ekonomi dunia

Merdeka.com - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut baik formasi baru menteri ekonomi kabinet Jokowi-JK. Menteri-menteri baru ini diharapkan mampu menghidupkan kelesuan perekonomian dengan memperkuat pasar domestik.

Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia meminta para menteri berhenti menyalahkan perekonomian dunia sebagai penyebab lesunya ekonomi Indonesia.

"Masukan dari Hipmi, kabinet fokus perbaiki dan perkuat pasar domestik. Perbaiki saja masalah internal perekonomian kita. Kita tidak bisa terus mempersalahkan pihak luar. Kita tidak bisa apa-apa dengan masalah eksternal yang ada di Amerika sana," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/8).

Hari ini, Presiden Joko Widodo melantik tiga Menteri Koordinator baru yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Luhut Panjaitan. Tak hanya itu, Jokowi juga melantik Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Seskab Pramono Anung.

Terkait sosok Darmin Nasution, Bahlil menilai pilihan Presiden sudah tepat. Pasalnya, Darmin dinilai mampu melakukan berbagai terobosan saat menjabat beberapa jabatan penting di pemerintahan maupun sebagai Gubernur Bank Indonesia.

"Saat dirjen pajak dia bikin NPWP yang mendorong peningkatan perolehan pajak. Waktu Gubernur BI, Darmin bikin beberapa regulasi yang berpihak kepada dunia usaha. Kami yakin akan ada terobosan lagi dari beliau," papar Bahlil.

Namun, tantangan Menteri Darmin menurut Bahlil sangat berat saat ini. Sebagaimana diketahui ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2015 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen. Angka ini melambat bila dibanding tahun lalu pada periode yang sama di mana meraih 5,14 persen. Pemerintah kemudian beberapa kali berdalih bahwa perlambatan ekonomi dikarenakan dampak dari kondisi global.

Bahlil mengatakan, perekonomian global memang sedang mengalami kelesuan dan berimbas pada penurunan permintaan akan komoditas di dalam negeri. Sayangnya, kelesuan itu diikuti pula oleh rendahnya serapan pasar domestik yang berujung pada penurunan penjualan di semua sektor hingga membuat perekonomian tumbuh rendah di bawah 5 persen dalam dua kuartal pertama tahun ini.

Bahlil mengatakan, berkaca pada beberapa kali krisis global yang dialami, perekonomian selalu terselamatkan oleh kuatnya permintaan pasar domestik. Sehingga pertumbuhan ekonomi selalu dapat dipertahankan di atas 5 persen. Sayangnya, tradisi ini tidak mampu dipertahankan oleh pemerintah. "Konsumsi yang jadi andalan kita melemah dan daya beli melemah," pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan, tantangan menteri-menteri ekonomi baru ini yakni pelemahan konsumsi dan rendahnya serapan anggaran pemerintah. Dampak berganda (trickledown effect) dari APBN tidak terjadi di perekonomian nasional.

Tak hanya masalah perekonomian, menurut pantauan Hipmi, pelemahan daya serap anggaran ini tak lepas dari tingginya rasa takut dari Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan APBN dan APBD untuk mengeksekusi berbagai proyek. "Sebab sewaktu-waktu mereka dapat di meja hijaukan. Aspek hukumnya juga harus diperbaiki. Semoga dengan masuknya Pak Luhut ada terobosan di bidang hukum, sehingga kriminalisasi pejabat tidak berlangsung massif seperti sekarang," pungkas Bahlil.

Pada sisi lain, kata Bahlil tantangan menteri baru ini yakni melemahnya pasar domestik tak lepas dari pengetatan kebijakan dan anggaran yang dilakukan sendiri oleh pemerintah hampir di semua kementerian dalam berbagai regulasi. Padahal, untuk menggenjot perekonomian secara teoritis harus dilakukan relaksasi baik dari sisi regulasi maupun aspek hukum. Faktanya, hampir semua kementerian malah melakukan pengetatan baik realisasi anggaran maupun regulasi.

"Dari sisi anggaran sangat sedikit yang masuk ke sistem perekonomian, sementara dari sisi regulasi terlalu banyak pengetatan sehingga minat sektor swasta untuk berinvestasi sangat rendah. Teorinya, kalau ekonomi mau tumbuh harus banyak kelonggaran dan bahkan berbagai insentif. Ini yang dilakukan Meksiko dan Polandia sehingga ekonomi domestiknya bagus walau ada krisis di kawasan," pungkas Bahlil.

Sebab itu, Hipmi berharap agar menteri perekonomian baru nantinya mendorong relaksasi dan pelonggaran regulasi dan berbagai ketentuan baik itu kebijakan pajak, keuangan, prosedur, dan lain sebagainya. Tujuannya agar iklim yang ada dapat mendorong konsumsi dan menggairahkan dunia usaha.

"Kita belum bicara deregulasi, ini cukup ada pelonggaran saja dan hindari kriminalisasi pengambil kebijakan di pusat maupun daerah," papar Bahlil. (mdk/bim)