Hipmi minta pemerintah basmi mafia gas

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mengusut dugaan keterlibatan mafia yang membuat harga gas melambung tinggi. Hal ini membuat industri nasional susah bersaing.

"Kami meminta pemerintah mengusut siapa di balik tingginya harga gas ini," kata Ketua Bidang Energi Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Andhika Anindyaguna seperti dilansir Antara, Selasa (6/9).

Menurutnya, ada dugaan harta gas tersandera mafia karena meski Indonesia tercatat sebagai produsen, tetapi harga gas di Tanah Air jauh lebih mahal dibanding harga gas dari negara-negara pengimpor gas dari Indonesia.

Andhika mengatakan harga gas di sisi hulu hanya sekitar USD 4 per MMbtu. Namun, gas yang dijual ke industri saat ini bisa dua kali lipat dan dapat mencapai hingga USD 9 per MMbtu.

Tak hanya itu, lanjutnya, indikasi keterlibatan mafia gas semakin kuat. Sebab, walaupun sejak September 2015, pemerintah telah berjanji akan menurunkan harga gas, namun hingga saat ini hal tersebut belum juga teralisasi.

"Negara-negara tetangga tersebut menjual gas USD 4-5 per MMbtu di Singapura, sedangkan di Indonesia lebih mahal berkisar USD 9 hingga USD 14 per MMbtu," katanya.

Mahalnya harga gas ini membuat daya saing industri melemah. Di Industri keramik misalnya, harga gas berkontribusi hingga 25 persen atas biaya produksi, disusul industri kaca dan botol, makanan dan minuman, kertas, baja, tekstil dan bahkan industri pupuk hingga 70 persen.

Untuk itu, melambungnya harga gas dan energi akan mengancam program industrilisasi nasional. Tingginya harga tersebut dinilai juga membuat minat investasi di dalam negeri dapat melemah.

"Kita perlu menjaga minat investasi yang sudah mulai tumbuh," pungkas Andhika.

Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan harga gas di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga seperti Singapura. Saat ini, harga gas industri di Indonesia hampir mencapai USD 8-10 per million metric british thermal unit (MMbtu)

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengatakan harga ini dua kali lipat lebih mahal dibanding negara tetangga seperti Singapura yang hanya sebesar USD 4 per MMbtu. Padahal, Singapura impor gas dari Indonesia.

Ekonom UI Faisal Basri mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Akan tetapi, Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016.

Menurutnya, permasalahan harga gas ini disebabkan banyaknya pemburu rente gas atau trader bermodal kertas. Bahkan, dia memperkirakan terdapat 60 trader gas atau calo gas yang berbisnis tanpa memiliki infrastruktur gas bumi.

"Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente," ujar Faisal dalam blog pribadinya di Jakarta, Jumat (2/9).

Selain itu, dia menduga mahalnya harga gas di Indonesia lantaran perusahaan pemasok gas tak langsung menjual ke pembeli utama. Hal ini pernah terjadi di anak usaha Pertamina, PT Pertamina Gas (Pertagas).

Dalam laporan BPH Migas tahun 2014, Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.