Follow
Hipmi Soal Relaksasi DNI: Investornya Kelas Kakap Jangan Kelas Teri
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus berupaya membuka peluang masuk Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia dibeberapa bidang usaha baru. Ini dilakukan setelah pemerintah kembali merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016 lalu.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia mengungkapkan langkah pemerintah untuk melakukan relaksasi DNI, memiliki semangat yang positif dalam menarik investasi. Hanya saja, tinggal bagaimana pemerintah punya keyakinan untuk mencari investor-investor besar untuk masuk ke sektor-sektor DNI tersebut.
"Investornya kelas kakap jangan investor kelas teri. Kalau investor ikan teri mah cukup camat aja yang buat itu jangan sekelas menteri gitu kan," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Apa yang BNI lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? BNI terus berupaya menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui agenda transformasi yang dijalankan secara komprehensif dan tetap relevan dengan kebutuhan nasabah.
Seperti diketahui Pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Meski begitu, hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan dengan adanya DNI tentu akan berdampak baik bagi pengusaha. Sebab saat ini momentum arus dana masuk tengah besar. Hal tersebut dipicu oleh keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan hingga 6 persen. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat membuat investor tertarik.
"Sekarang momentumnya, modal asing sedang mulai mau masuk. Apalagi setelah bunga apa namanya, kebijakan Bank Indonesia dinaikkan. Kurs ya belum konsisten menguat tetapi mulai pelan-pelan. Momentum ini harus dimanfaatkan dan dijaga," katanya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Alasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Bahlil, yang sering menyebut dirinya sebagai 'orang kampung' ini tak hanya berjaya di dunia usaha, tetapi juga pernah berkiprah di dunia politik.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.
Baca Selengkapnya
Baru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun dia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.
Baca Selengkapnya
Perbankan juga menghadapi sejumlah kendala agar bisa masuk ke proyek nikel, termasuk keperluan atas modal dan human capital.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah membuat roadmap hilirisasi hingga tahun 2040.
Baca Selengkapnya
Bahlil dalam pidatonya memuji langkah Presiden Jokowi terkait hilirisasi dan menyebut banyak pihak berpikir keliru.
Baca Selengkapnya