HKTI Nilai Pertanian Topang Ekonomi Selama Pandemi Tapi Kondisi Petani Memprihatinkan

Merdeka.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) sekaligus Anggota DPR RI Fadli Zon, di Hari Tani Nasional, meminta pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait untuk lebih memperhatikan nasib para petani dan pertanian Indonesia. Apalagi sektor pertanian terbukti tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Di momen Hari Tani ini saya mengajak Pemerintah dan semua pemangku kepentingan pertanian untuk semakin memperhatikan nasib para petani dan pertanian Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/9).

Fadli mengatakan, di tengah pandemi ini, sektor pertanian justru tampil sebagai penopang ekonomi nasional saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi. Tercatat sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 16,4 persen.

"Ini terjadi karena produk-produk pertanian memang selalu dibutuhkan," jelasnya.

Selain itu, BPS mencatat, sepanjang April-Juni 2020, secara tahunan kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19 persen. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih cukup besar, yaitu 15,46 persen.

Dengan demikian, pertanian menjadi sektor terbesar kedua yang mampu tumbuh positif di tengah kondisi sulit akibat penyebaran virus mematikan asal Wuhan ini.

Sayangnya, meski secara sektoral mencatatkan pencapaian statistik yang positif, kondisi petani di lapangan justru dianggap kian memprihatinkan. Hal ini terlihat dari turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari awal tahun hingga sempat terperosok ke angka 99,47 di bulan Mei 2020.

"Di lapangan, saya membaca, misalnya, para petani kubis di Magetan, Jawa Timur, mengeluhkan kerugian, akibat jatuhnya harga menjelang panen. Harga kubis di tingkat petani saat ini hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga kubis masih ada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram," paparnya.

"Dengan harga segitu, petani jelas merugi. Jatuhnya harga kubis di tingkat petani ini tentu ada hubungannya dengan Covid-19. Pandemi ini telah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, selain tersendatnya distribusi akibat terjadinya pembatasan sosial," tambah Fadli.

Indonesia Dihadapkan Kelangkaan Pangan

Kemudian, selama pandemi ini, Indonesia juga dihadapkan pada persoalan akan kelangkaan pangan. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi, saat ini ada 7 provinsi yang mengalami defisit beras, 11 provinsi defisit jagung, 23 provinsi defisit cabai besar, dan 19 provinsi defisit cabai rawit.

"Tak heran, pada 2019, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan ke-5 di ASEAN. Di bawah Singapura di peringkat pertama, Malaysia di peringkat kedua, Thailand di peringkat ketiga, dan Vietnam di peringkat keempat," tegasnya.

Oleh karena itu, Fadli mendorong pemerintah lebih memprioritaskan nasib petani dalam negeri. Antara lain dengan menggelontorkan berbagai stimulus maupun memperluas cakupan aneka bantuan sosial untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian.

"Di situlah pentingnya 'political will' Pemerintah untuk melindungi petani. Kementerian Sosial harus segera memastikan para petani dan nelayan miskin menerima bantuan sosial selama pandemi ini."

"Selain itu, petani juga berhak mendapatkan program keluarga harapan, BLT desa, paket sembako, atau program gratis subsidi listrik. Apalagi, Pemerintah punya anggaran cukup besar untuk program ini, yaitu Rp110 triliun. Alokasi terbesar itu mestinya diprioritaskan untuk petani," tukasnya.