Holding BUMN bukan satu-satunya cara perbaiki masalah energi RI

Merdeka.com - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi perlu dikaji ulang. Alasannya, pemerintah belum memiliki road map yang jelas terkait keberadaan holding BUMN migas.

"Jika nantinya memang akan dilakukan pembentukan holding migas, diharapkan dapat menjawab permasalahan energi di Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat internasional," ujar Ekonom Energi UGM Tri Widodo di Jakarta, Kamis (30/6).

Menurut dia, sebaiknya Pertamina fokus pada peningkatan cadangan minyak nasional dengan melakukan investasi-investasi baru. Sebab, saat ini cadangan minyak Indonesia hanya 0,3 persen dari total cadangan minyak dunia.

"Tanpa investasi, produksi minyak diperkirakan menurun menjadi sekitar 389.000 barel per hari pada 2020. Padahal, dari sisi permintaan, kebutuhan minyak dan gas meningkat tajam seiring meningkatnya pendapatan per kapita bangsa Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Energi UGM Kusdhianto mengakui pembentukan holding migas memang dapat mengatasi ketidakefisienan pada industri migas di Indonesia. Namun, cara itu bukan jadi satu-satunya mengatasi permasalahan energi Tanah Air.

Apabila konsep holding migas belum mendetail, lanjut dia, hendaknya dapat dimulai terlebih dahulu dengan penguatan fungsi dan peran pemerintah sebagai regulator. Misalnya, dengan melakukan pembagian wilayah kerja yang diatur pemerintah, pengaturan area pemasaran dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan perbaikan tata niaga gas nasional.

"Motivasi yang semestinya menjadi justifikasi untuk melakukan penggabungan atau pembentukan holding adalah berkaitan dengan peningkatan daya saing secara global atau setidaknya di kawasan Asia. Hal ini setidaknya dapat terwujud lagi jika Indonesia memiliki tata niaga gas yang baik, yang dapat dicapai melalui cara tidak sekedar penggabungan atau pembentukan perusahaan holding," kata Kusdhianto.