Holding BUMN, Menko Darmin ungkap masih banyak beda pendapat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut guna mematangkan rencana holding BUMN yang digagas Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam rapat tersebut masih banyak hal yang menjadi perdebatan berbagai pihak. Terutama mengenai aset BUMN setelah terjadi holding, sehingga perlu adanya elaborasi lebih lanjut.

"Prinsipnya presiden sepakat (soal holding) tapi masih perlu dielaborasi lebih dalam," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/8).

Dia menjelaskan, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai kekayaan negara dan aset negara. Namun, dalam UU tersebut masih belum dijelaskan apakah aset BUMN itu termasuk aset negara.

"Banyak masalah di lapangan mengenai aset negara. Nah aset BUMN itu aset negara bukan. Ini yang sering muncul di perdebatan hukum karena ada yang berpendapat aset BUMN identik dengan aset negara. Ada juga yang bilang tidak setuju. Kalau aset BUMN itu aset negara, liability gimana?," imbuhnya.

Namun, Menko Darmin meyakini saat ini pemerintah belum perlu melakukan perubahan regulasi untuk menyelesaikan hal tersebut. Meski, dia mengaku belum ada kejelasan pandangan antara penegak hukum, badan pemeriksa, dan pemerintah.

"Tidak (perlu perubahan), ini sedang dicari saja titik temunya di mana sih. Tapi untungnya terminologi yang dipakai tidak selalu sama. Ada terminologi yang bilang keuangan negara, ada terminologi kekayaan negara. Sehingga masih bisa diharmonisasikan," jelasnya.