Follow
Holding BUMN migas ditargetkan terbentuk minggu depan
Merdeka.com - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno menargetkan holding BUMN migas terbentuk minggu depan. Pembentukan ini tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia menjelaskan, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menandatangani nilai saham pemerintah yang akan dialihkan dari PT PGN ke PT Pertamina (Persero) pada 6 Maret 2018 lalu. Menteri Rini juga telah mengirimkan surat ke Sri Mulyani untuk menandatangani persetujuan pengalihannnya.
"Kita tengah menunggu keputusan Menteri Keuangan tentang nilai saham pemerintah yang dialihkan dari PGN ke Pertamina. Setelah itu, ada akta pengalihan saham. Minggu depan selesai," ucap Harry di kantornya, Selasa (20/3).
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Menurutnya, proses pengalihan saham ini sama seperti proses pembentukan holding BUMN di sektor pertambangan. Namun, nilai pengalihan saham pemerintah yang sebelumnya di PGN ke Pertamina tidak sebesar pengalihan saham waktu pembentukan holding BUMN sektor pertambangan.
"Kalau tambang kan sekitar Rp 78 triliun, kalau Migas mungkin sekitar Rp 43 triliun," tegas Harry.
Sebelumnya, Harry mengungkapkan salah satu manfaat dari terbentuknya holding BUMN migas ini adalah efisiensi sektor gas. Sebab, sebelumnya sektor gas ini didominasi oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Pertagas sebagai anak usaha dari Pertamina.
Dengan adanya holding BUMN Migas ini, nantinya kedua perusahaan ini akan bergabung dalam sub-holding sektor gas di bawah Pertamina. Pertagas akan dilebur ke dalam PGN pasca holding terbentuk.
Sebagai ujung dari pembentukan holding ini, dipastikan harga gas baik untuk industri atau langsung rumah tangga bisa jauh lebih murah karena adanya efisiensi.
Selain itu, dengan dimasukkannya PGN ke dalam holding BUMN Migas di bawah Pertamina, maka bakal meningkatkan laverage Pertamina itu sendiri. Dengan demikian aksi bisnis Pertamina bisa berjalan lebih cepat dan berdaya saing global.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Ukungan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen dari BUMN merupakan prioritas utama.
Baca Selengkapnya
Sejak 2020, tren gairah investasi hulu migas di Indonesia berubah cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, kajian terkait dividen berada diranah Kementerian Keuangan sebagai pemilik perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Tahun 2023, SKK menargetkan investasi sebesar Rp234,18 triliun di industri hulu migas.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bakal segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baca Selengkapnya
7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca Selengkapnya
Realisasi investasi meningkat 15 persen dari realisasi 2023 senilai USD 13,7 miliar.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir tetap meminta Pahala Mansury membantu Kementerian BUMN walaupun sudah dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sejalan dengan hal itu, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger kedua bank tersebut bisa rampung sebelum Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Rekam jejak MIND ID memberi nilai tambah untuk Indonesia di Sektor Hilirisasi Industri Pertambangan.
Baca Selengkapnya