Holding BUMN Perumahan & Infrastruktur Rampung Pertengahan Februari 2019

Merdeka.com - Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengatakan holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan serta Holding BUMN Infrastruktur ditargetkan rampung pada pertengahan Februari 2019, setelah diterbitkannya akta inbreng.

"Seperti kata Bu Menteri (Rini Soemarno) minggu lalu, holding direncanakan (rampung) pertengahan Februari. Kalau lebih cepat, lebih bagus," kata Aloysius dikutip Antara, Senin (28/1).

Dia menjelaskan proses pembentukan holding BUMN melibatkan sejumlah kementerian terkait. Persetujuan dari kementerian atas draft Peraturan Pemerintah dibutuhkan guna diterbitkannya akta inbreng atau akta pengalihan aset.

"Sekarang sudah di Kementerian Keuangan. Pemprakarsa PP adalah Menteri Keuangan, baru didiskusikan. Selanjutnya nanti ke Sekretariat Negara dan diterbitkan PP-nya. Baru naik ke Presiden," imbuhnya.

Aloysius mengatakan, pembentukan holding ini diharapkan BUMN-BUMN sendiri tidak selalu bergantung kepada pemerintah dalam Penyertaan Modal Negara (PMN). Selain itu, pembentukan holding juga akan memperkuat modal antar anggota BUMN yang bergabung.

"Jadi sebagai contoh saja, apakah Holding Tambang minta tambahan PMN? Tidak kan. Oh tapi kan utang? Iya, tapi kan inalum yang lama mungkin tidak bisa dapat utang USD 4 miliar. Inalum yang baru size-nya besar mereka mampu dapat pinjaman USD 4 miliar untuk beli Freeport," tandasnya.