Holding energi jadi ambisi Pertamina kuasai pipa gas milik PGN

Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk holding energi yang ditargetkan tahun ini. Salah satu opsinya, pemerintah memberikan sahamnya di PT Perusaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sebesar 56,96 persen ke PT Pertamina (Persero).

Opsi ini sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

RPP tersebut lebih terlihat seperti Pertamina mengakuisisi PGN, karena nantinya PGN akan jadi anak usaha Pertamina. Wacana pencaplokan ini pernah dilakukan saat zaman Menteri BUMN Dahlan Iskan, namun gagal. Sekarang holding energi adalah 'seragam' baru untuk mencaplok PGN.

Di sisi lain, langkah pemerintah menyerahkan sahamnya di PGN ke Pertamina, merupakan jalan mulus bagi Pertamina untuk menguasai infrastruktur pipa gas yang dimiliki PGN.

"Proses masih jalan (holding energi). Tapi yang pasti kami dan PGN sudah ketemu untuk pastikan kita bisa sinergi operasional," ujar Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani di Jakarta, Rabu (1/6).

Yenni mengatakan, dengan dicaploknya PGN, Pertamina tidak perlu lagi susah-susah lagi membangun infrastruktur pipa gas, karena nantinya bisa menggunakan pipa milik PGN.

"Sudah bentuk joint committee untuk identifikasi area-area yang bisa disinergikan. Agar menghindarkan tumpang tindih investasi dan optimumkan fasilitas (pipa gas) yang sudah ada," kata Yenni.

Berdasarkan data PGN, saat ini BUMN gas tersebut memiliki dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas lebih dari 7.000 km. Jumlah tersebut setara dengan 76 persen pipa gas bumi di seluruh Indonesia. PGN menguasai hampir 85 persen pasar gas bumi di sektor hilir di Indonesia.

Infrastruktur gas tersebut salah satu yang diincar Pertamina. Bahkan, rencana joint committee ini sudah diutarakan Pertamina maupun PT Pertamina Gas jauh-jauh hari sebelum ada rencana pemerintah membentuk holding energi.

Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya mengatakan, dengan joint committe tersebut, menjadi solusi termudah untuk mengatasi tumpang tindih pembangunan pipa dan penyaluran gas. Melalui skema ini, Pertagas dan PGN bekerjasama memanfaatkan pipa-pipa distribusi dan transmisi.

Selain skema joint committee, Hendra Jaya juga mengusulkan Pertamina menjadi pemegang saham termasuk memiliki saham Dwi Warna di PGN.

"Sehingga, Pertamina memiliki hak mengganti direksi dan mengubah RKAP," kata Hendra.

Seharusnya, dengan holding energi ini pemerintah dapat menggenjot pembangunan infrastruktur gas bumi nasional yang saat ini masih minim.