Hujan kritik target swasembada pangan Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berjanji dalam tiga tahun pemerintahannya, Indonesia sudah swasembada pangan. Bahkan, Indonesia tidak akan lagi mengimpor pangan, gula dan lain sebagainya. Di tahun ke-4, Jokowi menargetkan Indonesia akan ekspor pangan.

Dia menegaskan mengejar swasembada pangan tidak harus dilakukan dengan menambah lahan. Swasembada pangan akan dikejar dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di sektor pertanian.

"Swasembada pangan dengan menggunakan varietas-varietas yang menghasilkan benih padi yang unggul. Dalam satu hektar harus menghasilkan 8 sampai 12 juta ton," kata Jokowi dalam menyampaikan kuliah umum di Kantor LIPI, Gatot Subroto, Jakarta.

Sejumlah kalangan menyebut target tersebut terlalu ambisius mengingat pemerintah sebelumnya selalu gagal mewujudkan swasembada pangan. Meski diragukan, Presiden Joko Widodo tetap merasa yakin pemerintahannya bisa mewujudkan swasembada pangan. Jokowi mengaku, selama melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia, dia semakin mengenali karakteristik daerah yang bisa mendukung target swasembada pangan.

"Semakin saya yakin yang namanya swasembada pangan, kedaulatan pangan akan kita capai dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan 4-5 tahun bisa kita pegang," tegas Jokowi saat membuka Jakarta Food Security.

Bahkan, Jokowi mengaku tak segan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika gagal mencapai target swasembada pangan. Lalu apa saja kritik pada salah satu target ambisius Presiden Jokowi ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Pembagian traktor bukan solusi akhir masalah pertanian

Lebih dari enam bulan menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai belum menunjukkan komitmen perubahan tata kelola pertanian. Kalangan akademisi meragukan realisasi dari ambisi Jokowi-JK mewujudkan swasembada pangan dalam 3-4 tahun ke depan."Swasembada pangan idealnya memahami data spasial itu kebutuhan primer buat masyarakat. Di mana belum dilakukan dengan baik" ucap dosen Geofisik UI Mangapul Tambunan kepada merdeka.com, di kantornya, Jakarta.Data spasial meliputi curah hujan, database, data alat ukur dan ini harus dipahami oleh petani. Untuk dapat membaca data spasial, petani perlu diberi penyuluhan dan pelatihan."Jadi tahu kapan menanam padi, mengelola panen, kapan tanah istirahat. Dilakukan ranking data spasial, petani dibagikan peta dan didampingi akademisi. Sekarang belum dilakukan masih seperempat hati," katanya.Data ini dapat terus digunakan bertahun-tahun. Dia berharap, pemerintahan Jokowi memfasilitasi dan mengajarkan petani membaca data spasial demi mewujudkan swasembada pangan."Jangan pembagian traktor itu cuma sekadar pemanis. Itu harusnya ada di rangking tiga atau empat," tegasnya.

Infrastruktur buruk, swasembada sulit terwujud

Kondisi pertanian Tanah Air masih memprihatinkan. Selain kurangnya lahan, infrastruktur pertanian juga dinilai tidak memadai. Hal tersebut menyebabkan kondisi pangan di Indonesia kurang mencukupi.Minimnya sarana dan prasarana pendukung pertanian nasional membuat kualitas beras nasional masih belum kompetitif dengan beras impor. Padahal, kebutuhan pangan nasional semakin lama makin meningkat."Begini kebutuhan pangan kita cukup tinggi. Tapi infrastruktur pertanian itu sudah rusak. Kita punya tenaga petani nggak ada lagi. Kalau masih konvensional nggak mampu bersaing. Karena terbentur lahan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo di Waroeng Daun, Cikini, Jakarta.Politisi Golkar ini mengaku langkah pembangunan sektor pertanian haruslah terintegrasi sehingga dapat mencapai target swasembada. Untuk itu, koordinasi antara setiap lembaga terkait dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Langkah Jokowi tak beda dengan SBY

Ambisi Presiden Joko Widodo mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, diperkirakan sulit terealisasi. Penyebab utamanya, makin berkurangnya lahan pertanian.Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa pesimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan bila tingkat ketergantungan pangan dari negara asing masih sangat besar.Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebut, kebijakan Jokowi soal pangan juga tidak jauh berbeda pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada terobosan atau perbaikan berarti."Apa yang dilakukan sekarang susah dibedakan dengan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Meski anggaran pertanian dan pangan juga naik, tapi impor pangan meningkat 326 persen," ungkapnya.

Peternakan memprihatinkan, swasembada pangan cuma angan

Presiden Joko Widodo menargetkan swasembada daging dalam lima tahun masa kepempimpinannya. Namun, kondisi peternakan di Indonesia mencapai taraf memprihatikan membuat target ambisius itu dinilai sulit terwujud.Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Muladno mengatakan Indonesia membutuhkan waktu sedikitnya 20 tahun untuk mewujudkan swasembada daging."Jika ada yang bilang swasembada daging bisa dicapai dua, tiga, atau lima tahun ke depan, menurut saya itu tidak mungkin. Itu hanya jawaban politis," katanya seperti dikutip Antara di Bogor, Jawa Barat.Dia mengungkapkan, total populasi sapi nasional, termasuk impor dan betina, hanya mencapai 16 juta ekor. Sebagian besar dari 6,5 juta pemilik sapi di Indonesia--tiap peternak hanya memiliki dua sampai tiga ekor-- berpendidikan rendah dan tidak memiliki orientasi bisnis.

Selama doyan impor, swasembada pangan sulit terwujud

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menargetkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun. Kalangan dunia usaha khususnya Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) memandang pesimis target itu bisa dicapai mengingat importasi semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.Ketua Aptindo Franky Welirang menuturkan, Pemerintahan Jokowi- JK harus memastikan menutup keran importasi jika benar-benar ingin mewujudkan swasembada pangan."Kalau mau swasembada pangan berarti impor nol dan perlu ada ekspor karena kita harus berpartisipasi di dunia," ujar Franky di Menara Kadin, Jakarta Selatan.Dia pesimis pemerintahan baru ini bisa menutup rapat keran impor. Mengingat produksi pangan nasional tahun lalu saja tidak sepenuhnya sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat."Impornya sampai Oktober saja sudah naik 12,4 persen. Impor Jagung naik 20 persen, impor Kedelai sampai Oktober naik 27 persen, gula walaupun turun tapi tetap saja 2 juta," ungkapnya.