IAP: Konflik tata ruang berkepanjangan hambat pertumbuhan ekonomi

Merdeka.com - Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan tata ruang di Tanah Air. Hal ini perlu dilakukan agar konflik mengenai tata ruang tidal berkepanjangan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur

Ketua Umum IAP periode 2013-2016, Bernardus Djojoputro mengatakan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Hal itu disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

"Konflik tata ruang antar-sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Bernardus, Indonesia pada faktanya masih tersandera oleh tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma, hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, hingga ruang budaya.

Untuk itu, pemerintah diminta agar mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan, mengingat hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan. Dampaknya, berbagai konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kota akibat pengaturan rencana tata ruang tidak melalui bottom up planning yang komprehensif. Sebagai contoh, kasus reklamasi teluk Jakarta dan kasus penggusuran masyarakat di kawasan bahari Penjaringan.

"Kita belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capasity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat," tambah Bernadus.

Berdasarkan itu, IAP sebagai satu-satunya organisasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia akan memberi masukan kepada pemerintah guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, di samping perkembangan agenda dan komitmen pembangunan global. Melalui Kongres ke-XI, dengan dialog mengenai 'Indonesian Planning Outlook 2017'

IAP akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengatasi kendala pembangunan infrastruktur yang kerap disebabkan oleh konflik tata ruang lintas sektor yang berkepanjangan. Melalui dialog tersebut diharapkan koordinasi lintas sektoral mengenai pengelolaan tata ruang wilayah dan kota di Indonesia bisa menjadi efektif dan berkelanjutan.