Ibas Minta BUMN Pangan Tak Asal Impor di Tengah Pandemi Corona
Merdeka.com - Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangan untuk tidak sembarangan melakukan impor di tengah pandemi Virus Corona. Sebab, impor yang dilakukan dengan sembarangan akan mengganggu keuangan perusahaan (cashflow).
"Kami ingatkan agar policy respons BUMN klaster pangan apakah terkait cashflow dan impor jangan sampai serampangan. Jangan sampai atas nama situasi pandemi Covid-19 kita melakukan impor sebesar-besarnya," ujar Ibas dalam rapat virtual bersama DPR, Jakarta, Senin (20/4).
Ibas mengatakan, perusahaan juga harus memikirkan cashflow jangka panjang saat ditugaskan untuk melakukan impor. "Tidak merencanakan perusahaan sebaik-baiknya cashflow terganggu, sehingga secara keseluruhan cashflow negatif atau lampu merah," paparnya.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Kenapa BULOG impor jagung? Tingginya harga jagung pakan di tingkat peternak direspon Pemerintah dengan menugaskan Perum Bulog dalam penyediaan pasokan dan penyaluran jagung kepada peternak sasaran atau koperasi peternak sasaran sehingga tugas publik pemerintah untuk stabilisasi harga jagung pakan dan menjaga senyum peternak bisa terealisasi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
BULOG mengimpor apa? Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton.
-
Kenapa YKMI boikot produk asing? Sesuai Amanat UUD 1945 Pengacara muslim, Ahmad Wakil Kamal, menyerukan bahwa tindakan YKMI dalam melakukan boikot tersebut sudah sesuai dengan hal yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan merupakan hak segala bangsa sehingga seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Dia juga meminta BUMN pangan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjamin lancarnya distribusi bagi masyarakat di tengah pandemi Virus Corona.
"Demokrat memberikan apresiasi dari rencana dan aksi-aksi dari kluster pangan dari BUMN dan Bulog. BUMN kluster pangan harus kerjasama dengan Kementan, Kemensos, KKP dan Kemenkop. Jika perlu memberikan data yang memperkuat agar kebutuhan bisa sesuai," jelasnya.
Kemudian, Ibas juga mengingatkan agar BUMN pangan membeli pasokan dari petani, peternak dan nelayan. "Kami mendengar tidak hanya Pulau Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya ketika petani terbengkalai tidak ada yang membeli," jelasnya.
Terakhir, Putra Kedua Susilo Bambang Yudhoyono tersebut meminta BUMN pangan turut membantu UMKM terutama yang bergerak di bidang makanan atau pengolahan makanan. "BUMN sektor pangan harus membantu kinerja UMKM terutama pada sektor pangan atau pembuat makanan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaPenyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca SelengkapnyaErick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaEdhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan BUMN belakangan ini
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaMenurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk
Baca SelengkapnyaMegawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca Selengkapnya