Ibu Kota baru wajib bebas banjir

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan bahwa daerah yang bisa menjadi kandidat Ibu Kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya, bebas banjir.

"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," kata Menteri Sofyan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Dia menegaskan, pemilihan kandidat Ibu Kota baru telah diputuskan di luar Pulau Jawa. Hal itu berdasarkan keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota," kata Sofyan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 pemerintah meminta belanja cadangan Rp 25,5 triliun, dan ini sebagian digunakan untuk rencana pemindahan ibu kota.

Beberapa kriteria kandidat yang cocok mengganti Jakarta dinilai berdasarkan lokasi, skema pembiayaan serta pertimbangan lainnya. "Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain, tapi belum sampai desain mengenai kotanya. Lokasinya yang pasti luar jawa."

Pemerintah Pusat telah menugaskan Korlantas Polri untuk mengkaji aspek lalu lintas dan jalan di Pulau Kalimantan. Tugas tersebut juga langsung diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa.

Kabar mengenai tugas tersebut tertuang dalam telegram yang telah dilayangkan oleh Tito terhadap tiga Polda yang berada di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur. Salinan telegram tersebut diterima oleh merdeka.com.

"Sehubungan dengan referensi tersebut di atas diinfokan kepada kami bahwa Korlantas Polri akan melaksanakan kajian dalam rangka rencana pemindahan Ibukota negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2017 di Polda Kaltim, tanggal 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng," kutip tulisan pada surat tersebut.