Ibu Kota pindah 2018, ini tanggapan Presiden Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Bambang Brodjonegoro, telah mengungkapkan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia akan rampung tahun ini. Maka rencana ini bisa dieksekusi paling cepat 2018 atau setidaknya 2019.

Presiden Joko Widodo tidak banyak komentar menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota ini. Presiden hanya mengatakan akan memberikan keputusan di waktu yang dirasa tepat.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan pada waktunya," ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7).

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan."

Sejauh ini, pemerintah masih dalam kajian guna mencari lokasi tepat untuk Ibu Kota baru. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Menteri Bambang mengatakan kemungkinan besar Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan. Namun, dia juga tidak merinci lokasi pastinya.

Selain itu, terkait pendanaan, pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP). Sebab, pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan dana infrastruktur yang tidak kecil. Tanpa swasta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terbebani.