Ibu Kota Pindah, Gedung Kura-Kura DPR Bakal Disulap Jadi Tempat Konser
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Pemprov DKI mulai mengkaji akan seperti apa nantinya aset yang ditinggalkan di Jakarta.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, hingga kini belum ada keputusan pasti terkait nasib aset pemerintah di Jakarta, salah satunya gedung kura-kura, Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemungkinan, gedung itu akan disulap jadi pusat hiburan agar mendatangkan keuntungan bagi negara.
"Kalau misalnya Jakarta mau dijadikan pusat entertainment yang tidak kalah dengan negeri sebelah kita. Kita mungkin pikiran yang ini kan, kalau di sana ada grand yang dijadikan tempat konser, di sebelah sana ada keong yang dijadikan tempat konser, kenapa kita gedung kura-kura tidak kita jadikan tempat konser hall. Loh itu pemikiran yang harus kita kembangkan," ujarnya di Kantor DJKN, Jakarta, Rabu (18/9).
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Kapan masa jabatan Rizki Natakusumah di DPR berakhir? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif. Masa jabatan pertama Rizki di DPR akan berakhir pada 30 September 2024.
-
Kapan Istana Negara pindah ke IKN Nusantara? Pada tahun 2024 merupakan waktu berpindahnya Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Dia menjelaskan, gedung kura-kura tidak mungkin dijadikan sebagai perkantoran atau office space sebab dapat mematikan sektor jasa penyewaan perkantoran. Selain itu, gedung kura-kura itu memiliki sejarah yang bagus dan juga gedung cukup luas.
"Kalau kita mikir, coba masagedung kura-kura jadi office space. Pertama mungkin itu heritage, tidak pantas komersialisasi biasa, harus ada value khusus. Kalau kita office space itu berapa rate nya, tapi kalau ini kita undang investor konser hall teatrical value itu nilai investasinya beda," jelasnya.
Isa melanjutkan, setiap aset negara berbeda-beda nilai peruntukan jika akan dilepas kepada pengguna. Untuk itu, pemerintah terus mematangkan rencana pengelolaan aset ke depan. "Nah, uang yang kita peroleh jelas lebih besar dari pada sekedar menyewakan office space. Jadi ide-ide nya banyak tapi kita masih harus komunikasikan dengan baik," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaBasuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaMundurnya Kepala IKN diyakini tak pengaruhi keberlangsungan proyek tersebut
Baca Selengkapnya