Follow
IDB siapkan utang Rp 66 triliun buat Indonesia
Merdeka.com - Islamic Development Bank (IDB) memberikan pinjaman sebesar USD 5 miliar atau Rp 66 triliun untuk mendanai pembangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kementerian PPN/Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto menuturkan, tidak 100 persen utang dari IDB digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Utang itu juga digunakan membiayai sektor lain.
"Tidak semuanya digunakan untuk infrastruktur, juga akan mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, lalu sektor pendidikan, pengembangan ekspor dan investasi hingga pengentasan kemiskinan," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (26/6).
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa tujuan utama pendirian IPB? Melalui visinya, IPB diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan di sektor pertanian serta meningkatkan kualitas produksi dan manajemen sumber daya alam di tanah air.
Namun pihaknya belum menyebutkan lebih detail proyek-proyek yang akan dibiayai dari utang IDB itu. Alasannya, saat ini masih dalam proses pembahasan.
"Saat ini sedang menyusun strategi jangka menengah dan menyepakati sektor mana saja, nanti kita usulkan dalam pencapaian target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) jadi belum ada proyeknya, masih pembahasan sektor apa saja," jelas dia.
Dia menambahkan, bisa saja alokasi utang dari IDB tersebut tak digunakan sepenuhnya. Sebab, pemerintah hanya akan menggunakan utang sesuai kebutuhan. Dewo mencontohkan kondisi periode 2011-2014. IDB pernah memberikan fasilitas pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 2,5 miliar namun hanya terpakai USD 1,9 miliar. "Ini menandakan hanya kebutuhan saja," ungkapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca Selengkapnya
Jika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
ITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Utang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya