Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ikuti perintah Jokowi, ESDM potong anggaran perjalanan dinas

Ikuti perintah Jokowi, ESDM potong anggaran perjalanan dinas Menteri ESDM Sudirman Said. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah menjalankan instruksi presiden perihal pemangkasan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L). Sayangnya, tidak banyak anggaran yang akan dipangkas dari APBN 2016 sebesar Rp 8,56 triliun untuk Kementerian ESDM.

Alasannya, pemangkasan anggaran dalam skala besar sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. "Kalau kementerian kita itu, dari awal kepemimpinan pak Sudirman (Menteri ESDM), sebelumnya presiden mengatakan kebijakan anggaran yaitu money follow program. Saat itu pada akhir 2014 ketika pak Sudirman baru masuk, beliau perintahkan saya, tolong disisir anggaran yang kebijakannya bersayap. Jadi Sekarang sudah tidak banyak lagi yang dipangkas," ujar Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Mochtar Husen di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).

Pemangkasan anggaran, lanjut Mochtar, akan dilakukan untuk program-program yang bukan prioritas. Program tersebut meliputi studi-studi yang tidak perlu, perjalanan dinas, paket meeting, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak lainnya.

"Misalnya ada pengeluaran yang bukan terkait dengan program, seperti studi yang tidak perlu, misalnya evaluasi A, evaluasi B, dan kajian lain yang manfaatnya tidak banyak," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Dalam beleid tersebut, Jokowi menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja K/L Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jokowi menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking).

Dalam Inpres itu ditegaskan, penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah

Prabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Tegas Prabowo ke Para Menteri: Tolonglah Puasa 5 Tahun dari Perjalanan Dinas
VIDEO: Perintah Tegas Prabowo ke Para Menteri: Tolonglah Puasa 5 Tahun dari Perjalanan Dinas

"Tolonglah, ya, para menteri puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," tegas Prabowo

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas
Puan Maharani: Anggaran Pengentasan Stunting Rp8 Miliar Malah Digunakan untuk Perjalanan Dinas

Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anggaran Banyak Malah Dibagi-bagi, Tidak Sesuai Kebutuhan
VIDEO: Presiden Jokowi Singgung Anggaran Banyak Malah Dibagi-bagi, Tidak Sesuai Kebutuhan

Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait

Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Umar Sebut Manfaat Positif Perjalanan Dinas Hanya 0,5 Persen
Menag Nasaruddin Umar Sebut Manfaat Positif Perjalanan Dinas Hanya 0,5 Persen

Menag kini memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Pesan Prabowo ke Menteri: Kurangi Kegiatan Seremonial hingga Perjalanan Luar Negeri
Pesan Prabowo ke Menteri: Kurangi Kegiatan Seremonial hingga Perjalanan Luar Negeri

Prabowo juga meminta jajaran menterinya untuk kembali menelusuri alokasi APBN dan mempelajari kembali Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Baca Selengkapnya
Prabowo ke Menteri: Kalau Mau Jalan ke Luar Negeri Pakai Uang Sendiri
Prabowo ke Menteri: Kalau Mau Jalan ke Luar Negeri Pakai Uang Sendiri

Mantan Menteri Pertahanan mengakui nasihatnya ini memang sulit dilakukan karena ia punya pengalaman serupa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Gregetan Menteri Diperintah Hentikan Acara Basa-Basi, Belajar Pramuka ke Luar Negeri!
VIDEO: Prabowo Gregetan Menteri Diperintah Hentikan Acara Basa-Basi, Belajar Pramuka ke Luar Negeri!

Prabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya