Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ikuti rekomendasi PBB, BPS ubah sistem hitung pertumbuhan ekonomi

Ikuti rekomendasi PBB, BPS ubah sistem hitung pertumbuhan ekonomi BPS. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengimplementasikan sistem baru dalam menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS menggunakan hitungan berbasis Sistem Statistik Nasional yang mengubah tahun dasar penghitungan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto mengatakan biasanya BPS menggunakan tahun dasar 2000. Namun, kini menggunakan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

"Kita sekarang berbasis Sistem Statistik Nasional yang diakui PBB untuk menghitung aktivitas ekonomi sebuah negara. Ini sesuai rekomendasi PBB," ucap Suhariyanto saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2).

Pengubahan tahun dasar penghitungan pertumbuhan ekonomi memang harus dilakukan. Rekomendasi PBB, pengubahan tahun dasar bisa dilakukan setiap 5 tahun atau maksimal 10 tahun sekali.

"BPS pernah ubah itu tahun dasar 1963, 1973, 1983 ke 2000 sekarang ke 2010," tegasnya.

Penggunaan sistem baru ini, menurut Suhariyanto, lebih mencerminkan keadaan sebenarnya atau seperti di lapangan. Dampaknya akan terjadi pergeseran struktur ekonomi.

"Dampaknya juga akan meningkatnya PDB, PDB per kapita atau dibandingkan penduduk. Nigeria sudah ubah ke 2010 dampaknya meningkatnya 89 persen karena mereka sudah lama tidak ubah. Makanya disarankan jangan terlalu lama," tambahnya.

Selain itu, yang berubah dalam sistem ini adalah indikator struktur dan pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, rasio utang, inverstas dan tabungan, nilai neraca berjalan dan lainnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, Begini Profil dan Tugas Badan Pusat Statistik (BPS)
Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, Begini Profil dan Tugas Badan Pusat Statistik (BPS)

Bertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!

Baca Selengkapnya
BPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya
BPS Adalah Kepanjangan Badan Pusat Statistik, Ketahui Tugasnya

Pengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Baca Selengkapnya
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan Begini
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan Begini

PPN KMS dikenakan bagi kegiatan membangun bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang diperuntukkan bagi tempat tinggal.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Cara Menghitung Persentase Kenaikan dari Tahun Sebelumnya, Berikut Contoh dan Penjelasannya
Cara Menghitung Persentase Kenaikan dari Tahun Sebelumnya, Berikut Contoh dan Penjelasannya

Persentase biasa digunakan untuk mewakili suatu data dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahaminya.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Kelompok Menengah Rata-Rata Rp3,35 Juta per Bulan, Mayoritas Buat Makan dan Bayar Cicilan
Pengeluaran Kelompok Menengah Rata-Rata Rp3,35 Juta per Bulan, Mayoritas Buat Makan dan Bayar Cicilan

Mayoritas pengeluaran kelompok kelas menengah untuk sektor makanan. Disusul sektor perumahan dan barang jasa lainnya.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen
Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Kenaikan suku bunga acuan demi menguatkan stabilitas rupiah.

Baca Selengkapnya
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca Selengkapnya
BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Ini Dampak yang Bakal Dirasakan Masyarakat
BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Ini Dampak yang Bakal Dirasakan Masyarakat

Selain daya beli masyarakat, masih ada tiga tantangan yang akan dihadapi usai kenaikan suku bunga acuan.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025
DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di angka 5,6 persen.

Baca Selengkapnya