Follow
Imbas Tax Amnesty, CITA optimistis target pajak 2018 tercapai
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 moderat meski tetap optimistis. Menurutnya, ini menjadi pertanda baik khususnya bagi kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan sehat.
"Target penerimaan pajak menurut kami cukup realistis dan moderat, meski tetap menunjukkan optimisme yang cukup tinggi karena target pajak di APBN-P 2017 hanya naik sekitar 9 persen," ujarnya dalam Diskusi Publik di Tjikinii Lima Cafe, Jakarta, Selasa (22/8).
Dia memproyeksikan penerimaan pajak dalam RAPBN 2018 akan meningkat 21 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2017. Salah satu pendorongnya adalah program Tax Amnesty yang baru dirasakan di tahun 2018 mendatang.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
"Berdasarkan proyeksi kami, penerimaan pajak pada tahun 2017 berkisar Rp 1.169,86 triliun atau mencapai 94,14 persen dari target penerimaan pemerintah," imbuhnya.
Yustinus menambahkan, program yang berakhir pada Maret 2017 lalu telah memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan pajak di tahun 2017. Sehingga, dia memproyeksikan program ini masih akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di 2018.
"Jika Amnesti Pajak ini dikecualikan, kinerja penerimaan pajak hanya sebesar 8,49 persen atau Rp 578,6 triliun, karena faktor amnesti pajak di September 2016 kontribusinya cukup signifikan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnya
Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Target tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp659,45 miliar.
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya