Imbas Virus Corona, Rasio Kredit Macet Diprediksi Meningkat

Merdeka.com - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) meningkat di tengah merebaknya Virus Corona di Indonesia. Namun, potensi tersebut sudah terlebih dahulu diantisipasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pelonggaran kolektivitas.

"Tentunya pasti ada peningkatan risiko ya melihat bahwa ada perlambatan. Cuma maksudnya OJK pun sekarang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut," ujar Pahala di Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan restrukturisasi untuk mencegah peningkatan kredit bermasalah. Meski sejauh ini belum ada kenaikan NPL akibat Covid-19.

"Jangan tunggu dia macet baru action. Saya yakin belum ada yang macet tapi kita antisipasi ke sana ya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso menambahkan, pihaknya juga telah melakukan antisipasi dampak Corona. Pemerintah dan perbankan diyakininya sudah punya langkah antisipasi mengadapi gejolak dari masa-masa sulit yang pernah terjadi.

"Situasi ini sudah sangat diantisipasi sehingga kita akan tetap optimis. Karena melalui kolaborasi dengan kebijakan dan risk management yang baik. Ini tidak terlalu stocking, risk manajemen makin sigap dan siap," paparnya.

Defisit Transaksi Berjalan Diwaspadai Melebar

Pemerintah bakal mempermudah izin impor bahan baku dalam rangka menangani dampak virus corona. Berbagai izin kemudahan ini bakal berdampak pada makin melebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, dipermudahnya keran impor agar industri bisa meningkatkan kapasitas produksi di tengah tekanan dampak virus corona. Namun, kondisi ini berpotensi membuat defisit transaksi berjalan makin melebar.

"Kemudahan impor ini tetap sesuai arahan Bapak Presiden," kata Agus di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Untuk itu hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan ini diambil karena beberapa hari ke depan pemerintah harus simplified dengan regulasi yang ada.

Sehingga untuk ekspor yang mempersulit akan dimudahkan. Tujuannya agar mempercepat akselerasi untuk peningkatan ekspor.

"Dengan kondisi seperti ini, kita harus lihat mana-mana yang harus kita sederhanakan, yang dianggap bisa mempercepat ekspor," tandasnya.