IMF di balik kehancuran pangan Indonesia

Merdeka.com - Serikat Petani Indonesia menuding sulitnya Indonesia berswasembada pangan akibat dari campur tangan lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam tata kelola pertanian Tanah Air.

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henri Saragih, mengatakan IMF menjadikan momentum krisis moneter 1998 untuk mengkerdilkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator pangan dan membuka keran impor sebesar-besarnya.

Orientasi pada impor ini membuat pemerintah melupakan untuk membangun sektor pertanian dan lebih memfokuskan diri pada pembangunan sektor infrastruktur. Akibatnya subsidi pada petani semakin menyusut sehingga tidak mempunyai modal untuk membangun salah satu sektor vital pembangunan ini.

Apa yang dikatakan Henri mengacu pada Letter of Intent (LoI) antara pemerintah dengan IMF pada Januari 1998 di mana dinilai sebagai awal kehancuran sistem produksi pangan di Indonesia. Melalui LoI, peranan Bulog sebagai stabilisator harga pangan khususnya beras disunat habis.

Pemberian bantuan pembiayaan untuk pangan juga dilarang. Alhasil Bulog tidak mampu lagi menjaga mekanisme operasi pasar, harga atas, manajemen stok dan harga dasar.

LoI tersebut juga membuka keran impor dengan menetapkan penurunan bea masuk impor produk pertanian pangan dan non-pangan menjadi nol dan lima persen. LoI ini turut mengubah mindset pembuat kebijakan dari swasembada menjadi pro-impor pangan.

Henri mengatakan fenomena impor ini membuat praktik kartelisasi pangan tumbuh subur saat ini. Lonjakan harga pangan yang biasa hanya terjadi pada saat hari besar saja, saat ini bisa terjadi setiap saat.

Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Hendri Saparini, melihat orientasi pada impor pangan ini membuat pemerintah menyalahi amanat undang-undang dan cita-cita bangsa.

Atas kenaikan sejumlah harga komoditas pangan pokok tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan agar Bulog aktif kembali ke fungsi lama.

"Saya berpikir dan mendapatkan dukungan. Bulog, itu harus kita revitalisasi dan kita revitalisasi dan harus kita fungsikan kembali kepada sejarah dan niat didirikannya bulog dulu untuk stabilisasi harga," ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan.

Presiden membentuk tim kecil untuk mengkaji kembali jenis bahan kebutuhan pokok yang perlu distabilkan harganya. Seperti diantaranya harga beras, kedelai atau jagung.

Direktur Pelayanan Publik Bulog Agusdin Farid mengungkapkan, pihaknya siap jika ditugaskan dan diberi wewenang lebih besar dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi perannya.

"Bulog siap jika difungsikan seperti dulu untuk menjaga harga sehingga petani bergairah untuk berproduksi maksimal," ujarnya.

Direktur Utama Bulog, Sutarto Aliemoeso, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah untuk merealisasi pengembalian peran Bulog. Padahal hal ini sering disampaikan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Belum ada keputusan hingga saat ini. Namun kita tidak hanya tinggal diam dalam menjaga stabilisasi pangan," tegasnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (3/4) malam.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga stabilitas bahan pokok, lanjutnya, Bulog meminta pemerintah menelurkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden.

"Tugas stabilisator tentunya ada resiko. Sehingga jika ada resiko bukan resiko direksi," tuturnya. (mdk/bmo)