IMF: Reformasi Pajak untuk Ekonomi Hijau Bisa Serap 30 Juta Tenaga Kerja
Merdeka.com - International Monetary Fund (IMF) menilai, mempercepat reformasi perpajakan dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim bisa mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja baru hingga 30 juta orang dalam 10 tahun ke depan.
"Reformasi mendasar untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan dapat menciptakan 30 juta pekerjaan baru dalam dekade ini," kata Managing Director IMF, Kristalina Georgieva seperti dikutip dari imf.org, Jakarta, Kamis (14/10).
Untuk itu, setiap negara harus bisa menciptakan paket kebijakan ekonomi hijau. Lalu menentukan harga karbon yang kuat dan meningkatkan investasi hijau yang substansial.
-
Apa yang Kemenko Perekonomian dorong untuk industri hijau? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya.
-
Apa target ekonomi RI dengan menerapkan ekonomi hijau? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh ke level 6,22 persen hingga tahun 2045 jika menerapkan ekonomi hijau.
-
Kenapa ekonomi hijau penting bagi Indonesia? Airlangga menekankan ekonomi hijau tidak hanya penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Melainkan sebagai langkah strategis untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
Selain itu, di era digitalisasi ini, investasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Dampaknya investasi digital ini mampu menggerakkan sebagian masyarakat dunia untuk melakukan berbagai aktivitas secara online. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan standar hidup.
"Kita harus yakin bahwa investasi digital tersedia di mana-mana untuk membuat separuh umat manusia lainnya online yang tidak hari ini, untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup," katanya.
Sementara itu, keberadaan teknologi baru seperti aset kripto, mata uang digital harus dikelola dengan hati-hati masing-masing bank sentral di seluruh dunia.
Kristalina mengatakan, ketika IMF mengejar reformasi perpajakan yang besar, negara-negara G20 mencapai kesepakatan untuk membuat pengaturan tentang pajak perusahaan minimum global dan redistribusi hak perpajakan. Hal ini menunjukkan IMF bisa berkerja lintas batas dan mendorong berbagai pihak untuk menjadi lebih baik.
"Ini menunjukkan bahwa kami dapat bekerja sama lintas batas untuk membuat semua orang menjadi lebih baik," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mengapresiasi banyaknya startup dan bisnis baru yang menerapkan prinsip 9R dalam ekonomi sirkular.
Baca SelengkapnyaKemenkeu menggelar Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023.
Baca SelengkapnyaHal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals 13 PBB.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca SelengkapnyaPemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Baca SelengkapnyaIndonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 resmi dimulai hari ini, Kamis (7/9).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTingginya target investasi tersebut untuk mendorong ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang di atas 5 persen.
Baca SelengkapnyaUpaya memitigasi dampak perubahan iklim yang dilakukan akan sia-sia tanpa adanya dukungan investasi maupun pendanaan murah dari negara-negara maju.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaSektor transportasi sendiri merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Khususnya dari moda kendaraan yang menggunakan BBM berbasis fosil.
Baca Selengkapnya