Implementasi UU Perdagangan diragukan
Merdeka.com - Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR kemarin, Undang-Undang (RUU) Perdagangan justru melahirkan kekhawatiran. Salah satu yang dikhawatirkan, produk lokal tidak akan laku di pasar tradisional.
Pengamat Ekonomi Aviliani menganggap semangat nasionalis dalam UU tersebut terlalu tinggi. Sehingga khawatir jika hal itu tidak berjalan efektif lantaran terbentur dengan aturan lain atau realitas di lapangan. Salah satunya soal kewajiban supermarket modern menjual produk lokal.
"Tapi apakah semangat ini bisa cocok dengan kondisi kita, misalnya pasar modern harus ada produk domestik sekian persen itu kan tidak cocok. Kalau supermarket di Sogo itu kan yang ke sana kelas atas, bisa tidak laku dong," ujarnya usai acara 'Seminar Kiat Pendanaan KPR Saat Bunga Tinggi' di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (12/2).
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa koordinasi antar pengawas TPS sangat penting? Koordinasi dan konsultasi antar pengawas TPS sangat penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas, serta untuk memastikan adanya pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, kebijakan itu tidak cocok untuk diterapkan. Dia berharap, dalam pelaksanaan nanti perlu koordinasi juga dengan kementerian lain. "Ini sangat penting, agar tidak berbenturan antar kementerian," jelas dia.
Dia menambahkan aturan turunannya yakni peraturan pemerintah (PP) juga harus dikoordinasikan dengan aturan lain agar lebih sinergis. "Jangan kontraproduktif dengan keinginan menteri perindustrian. Industri kan ingin bikin barang jadi, kalau kementerian perdagangan kan inginnya asal demand murah impor," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaPP Kesehatan dinilai menimbulkan pro dan kontra, salah satunya terkait penggabungan banyak klaster di dalam satu PP.
Baca SelengkapnyaProtes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaUntuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca SelengkapnyaAndika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.
Baca Selengkapnya