Impor beras pemerintah dituding cuma demi keuntungan pengusaha
Merdeka.com - Pengamat Politik Pangan Andi Sinulingga mengungkapkan pemerintah belum transparan terhadap rencana impor beras. Dia mencurigai keputusan pemerintah mengimpor hanya demi memfasilitasi bisnis pengusaha importir.
"Sekarang kita tidak tahu, bener tidak impor ini sudah pasti. Sebenarnya, impor ini untuk memenuhi kebutuhan pasar atau semata-mata untuk kepentingan importir di lokal. Nah ini kan hal kayak gini harus dibuka," tegasnya dalam diskusi Senator Kita yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/10).
Dia juga menyoroti kevalidan data milik pemerintah. Pasalnya, data dari Badan Pusat Statistik dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda. Berdasarkan data BPS, per orang membutuhkan sekitar 130 Kilogram (Kg) per tahun. Tetapi pemerintah malah membuat hitungan sendiri dan mengatakan kebutuhan per tahun satu orang 114 Kg beras.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Kenapa konsumsi beras di Indonesia turun? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan jika diselisik lebih jauh, data konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia mengalami penurunan.
-
Bagaimana harga beras di pasaran? Harga beras di pasaran masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Kenapa Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
Selain masalah beras, pemberian subsidi pupuk turut dianggap belum tepat sasaran. Dana sebesar Rp 30 triliun tersebut disalurkan tetapi sebagian menguap digunakan oleh petani yang mampu.
Andi menilai, pemerintah harus lekas melakukan perbaikan data. Sebab, tanpa ada data yang tepat, segala inisiatif dan kebijakan dibuat belum tentu menjadi solusi dalam permasalahan paling mendasar.
"Kenapa tidak tepat sasaran? Belum kita bicarakan data, kita bicara data dari dulu data siapa yang mau kita pakai karena masih tidak jelas," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaBanyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP, di Ancol, Jakarta Utara
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaBulog juga memiliki kajian tersendiri atas pengadaan beras impor terhadap harga gabah petani di wilayah sentra produksi.
Baca SelengkapnyaUchok meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaKeberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya