Impor Garam Dinilai Tak Rugikan Petani, Ini Penyebabnya
Merdeka.com - Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai keputusan pemerintah untuk membuka keran impor garam 3 juta ton tahun ini tidak akan merugikan petani lokal. Mengingat pasar garam yang didatangkan ke Indonesia ialah untuk industri bukan umum.
"Kalau garam impor ini tidak masuk ke pasar garam konsumsi, maka petani garam lokal tidak akan dirugikan. Jadi beda pasar," ungkap dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (19/3).
Dia mengungkapkan, latar belakang impor garam sendiri ialah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Setelah kualitas garam lokal dinilai masih belum memenuhi standar industri, berbeda halnya dengan kualitas impor yang dianggap lebih baik. "Selain itu, (harga garam impor) juga lebih murah," tambahnya.
-
Kenapa KKP menargetkan produksi garam 2,25 juta ton? Begitu juga dengan produksi garam mencapai nilai sebesar 2,25 juta ton.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Kenapa Kemendag genjot potensi pasar minyak goreng? 'Kunjungan lapangan tersebut menghasilkan tawaran kerja sama di bidang industri pengemasan minyak goreng Indonesia. Industri pengemasan minyak goreng Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan di pasar regional Timur Tengah dan Afrika,' ungkap Syahran.
-
Bagaimana Said Abdullah menilai solusi untuk masalah impor pangan dan energi? Said menilai untuk menghadapi persoalan ini tidak mudah. Pemerintahan Prabowo kata dia perlu melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional.
-
Bagaimana Kementan mendorong ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres
-
Apa yang dikatakan Said Abdullah tentang impor pangan dan energi? Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah mengatakan selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan Energi. Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Kendati demikian, dia meminta, pemerintah bersama stakeholders terkait lebih jeli melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah aksi nakal oknum yang akan menjual garam impor untuk tujuan pasar umum.
"Karena kemudian (kalau) masuk ke pasar garam konsumsi, artinya memukul petani garam lokal," tandasnya.
Keputusan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan membuka keran impor garam 3 juta ton tahun ini. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam industri.
Menurut Mendag, kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri belum menyamai kualitas garam impor.
"Jadi yang kita bicarakan adalah garam hasil impor untuk kebutuhan industri, di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani garam belum bisa menyamai kualitas garam industri," jelas Mendag dalam acara Weekly Update bersama Menteri Perdagangan, Jumat (19/3).
Mendag bercerita tentang awal mula industri mulai memakai standar garam industri. Dirinya mencontohkan produsen mi instan yang membutuhkan garam industri dalam produksinya.
"Ada masalah-masalahnya di masa lampau, kalau Anda tau mi instan itu kan harganya kira-kira Rp2.500. Itu di dalam Rp2.500 itu ongkos untuk garamnya itu Rp2. Tetapi kalau garamnya tidak sesuai spek (spesifikasi) untuk industri garam, yang Rp2 itu bisa menghancurkan mie instan yang Rp2.500 itu. Inilah yang sekarang menjadi permasalahannya," ungkapnya.
Lufti menandaskan, untuk menyamai kualitas garam impor, memang industri garam dalam negeri harus dapat lebih jeli melihat peluang dan melakukan pengembangan kualitas.
"Apa yang bisa dilakukan supaya swasembada? Bukan jumlahnya saja, tapi kualitasnya. Ini yang mustinya industri nasional bisa lihat opportunity untuk memperbaiki industri nasional," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belum ada pelaku industri agro mengeluh terkait pelemahan nilai tukar rupiah.
Baca SelengkapnyaKesepahaman ini diharapkan dalam meningkatkan penyerapan garam dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaSejauh ini volume beras impor yang tiba di Indonesia bukan berasal dari ketiga negara tersebut.
Baca SelengkapnyaPeningkatan target tersebut sejalan dengan banyaknya industri dalam negeri yang bisa menghasilkan garam sesuai dengan spesifikasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengkaji berbagai langkah untuk meminimalkan impor.
Baca SelengkapnyaAgus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.
Baca SelengkapnyaBPN menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk beras cadangan pemerintah (CBP).
Baca SelengkapnyaASRIM mencatat, tingkat penjualan secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,1 persen dari 2022 hingga 2023 secara year on year.
Baca SelengkapnyaZulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.
Baca SelengkapnyaKemenperin mengaku memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan.
Baca Selengkapnya