Impor pangan kini tak perlu lagi rekomendasi Kementan

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melonggarkan izin impor untuk komoditas pangan strategis. Rencananya importir tidak memerlukan lagi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan kementerian lain untuk impor.

Ketua Tim Deregulasi Kementerian Perdagangan Arlinda Imbang Jaya‎ mengatakan, dalam paket kebijakan ekonomi jilid I ini komoditas pangan strategis tidak lagi memerlukan rekomendasi kementerian dan lembaga (K/L). Tujuannya untuk mempercepat proses penyediaan stok kebutuhan pangan di masyaraka‎t.

"Kami sudah bicara tuntas dengan kementerian yang memberikan rekomendasi ke Kemendag, seperti Kemenperin, Kementan, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan sekitar 20 kementerian lainnya," katanya di Kantornya, Jakarta, Jumat (18/9).

"Ada beberapa policy yang memerlukan relaksasi dari mereka untuk ‎tidak memberikan rekomendasi untuk barang pangan strategis seperti beras, gula, dan hortikultura," tambahnya.

Dalam menentukan pemberian izin impor kini hanya akan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas). Kapasitas volume impor yang dibutuhkan akan dibahas bersama dengan beberapa kementerian terkait. Tentunya dengan mempertimbangkan total produksi dalam negeri.

"Mekanismenya kami bawa di rakortas. Di mana kami akan melihat kepastian volume impor yang dibutuhkan, kami lihat berapa produksi dalam negeri dan berapa kebutuhan impornya," terangnya.

Alia menambahkan, ‎pihaknya juga menghapus persyaratan importir terdaftar (IT), importir produsen (IP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). "Jadi kalau mau impor hanya angka pengenal importir, yaitu importir umum dan importir produsen," tutupnya.