Indef Apresiasi Jokowi Alihkan Dana Perjalanan Dinas untuk Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berencana melakukan relokasi anggaran dana perjalanan dinas Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga mencapai 50 persen, sebagai dana darurat bagi penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di berbagai wilayah Indonesia.
"Kita setuju, realokasi belanja perjalanan dinas presiden yang mencapai Rp43 triliun, dapat pangkas sekitar 50 persen," kata Ekonom Indef, Abra Talattov, melalui siaran Webinar pada Selasa (23/3).
Abra kemudian menyebut bahwa sudah seharusnya dana perjalanan dinas Jokowi dapat digunakan untuk program bantuan sosial, bagi masyarakat kelas bawah dan pekerja informal yang terdampak kebijakan social distancing.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa bantuan yang dikabarkan dibagikan ke TKI? Beredar informasi di media sosial mengatasnamakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akan memberikan bantuan sosial (bansos) tahun 2023-2024 uang sebesar Rp150 juta kepada setiap Pekerja Migran Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
Untuk wilayah Jabodetabek, Abra menyebut bahwa terdapat 77 juta jiwa masyarakat yang ikut terdampak kebijakan social distancing. Sedangkan pekerja informal daerah Jakarta yang juga terdampak kebijakan tersebut, diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa, berdasarkan data bulan Agustus 2019.
Adapun bentuk bantuan sosial pemerintah dapat berupa uang tunai langsung ataupun sejumlah bahan pokok yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama pandemi virus Corona masih berlangsung.
Benahi sistem Database
Akan tetapi, pemerintah sendiri di minta untuk membenahi sistem database calon penerima bantuan sosial, dari mulai tingkat kelurahan. Karena selama ini dianggapnya masih belum tepat sasaran.
"Seperti disiapkan posko aduan di kelurahan, agar bansos tepat sasaran," pungkas Abra.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi berinisiatif untuk memangkas sebagian anggaran perjalanan dinasnya. Dana tersebut akan direlokasi sebagai dana darurat bagi penanganan pandemi virus corona di berbagai wilayah Indonesia.
"Presiden meminta belanja perjalanan dinas yang saat ini mencapai Rp43 triliun. Diminta untuk 50 persen untuk prioritas penanganan wabah virus corona," kata Sri Mulyani melalui video conference, pada Jumat (20/3).
Sri Mulyani menyebut dana tersebut akan digunakan untuk tiga program penanganan pandemi virus corona, sesuai arahan Jokowi yaitu untuk pembiayaan kesiapan rumah sakit bagi penanganan korban virus covid-19, untuk pembiayaan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dalam bentuk jaring pengaman sosial, dan untuk pembiayaan bagi dunia usaha agar tetap bisa melalui masa sulit ini dengan melakukan relaksasi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaDana tersebut nantinya akan dialokasikan pada rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Indonesia merupakan negara paling demawan di seluruh dunia, berdasarkan hasil survei internasional.
Baca Selengkapnya