Indef: Holding bukan satu-satunya cara selamatkan perusahaan BUMN
Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohammad Reza Akbar menilai, holding bukan satu satunya cara untuk menyehatkan perusahaan BUMN. Sebab, setiap BUMN memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda beda.
"Harusnya ada pemetaan yang jelas dan transparan terkait kondisi BUMN yang sehat dan yang sakit. Baru boleh dilakukan holding, setelah ada data yang akurat terhadap kondisi BUMN tersebut," ujar Reza di Kantor INDEF, Jakarta, Selasa (31/1).
Reza mengingatkan, jangan sampai keputusan holding yang ditetapkan pemerintah membuat BUMN yang memiliki performa baik, dimanfaatkan oleh BUMN yang pesakitan dengan alasan memperkuat sektor permodalan. "Alasannya untuk memperkuat sektor permodalan, tapi di sisi lain ada maksud mengamankan posisi direksi atau komisaris yang dekat dengan penguasa," papar Reza.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa inti pesan AKHLAK untuk BUMN? Melalui acara ini, BUMN berkomitmen nyata dalam memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks di dunia bisnis.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa AKHLAK penting bagi BUMN? 'AKHLAK lebih dari sebatas slogan, namun harus tertanam di keseharian secara konsisten, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas, dan penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat memfasilitasi transformasi sumber daya manusia di BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.' ujar Erick Thohir.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
Terkait hal itu, Reza berharap pemerintah membuat suatu pemetaan yang jelas terkait holding BUMN. Supaya, tujuan yang diharapkan dengan pemberlakuan holding dapat benar benar mensejahterakan kehidupan masyarakat.
"Roadmap terkait hal hal, apakah itu operator, investment holding beserta analisis biaya harus ditinjau terlebih dahulu. Dan tak kalah penting seberapa besar manfaat holding tersebut mensejahterakan rakyat," ungkap Reza.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan agar proses pembentukan holding (perusahaan induk) bagi BUMN dilakukan hati-hati dengan menghitungnya masak-masak.
"Mengenai holding, segera holdingisasi dilakukan tapi hati-hati, kalkulasi harus matang," kata Presiden Jokowi di hadapan 600 petinggi BUMN yang akan mengikuti Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Jokowi menegaskan pembentukan holding BUMN harus dilakukan, "Tetap harus dengan catatan-catatan, menaati Undang-Undang yang ada, ini harus dijaga ada proses yang kita harus lakukan."
Presiden mengaku memahami melalui holding, BUMN berpeluang mencapai "lompatan" karena modal bertambah besar dan mudah mencari sumber dana. "Tapi hati-hati, karena lincah kalau dipecah-pecah juga. Tolong garisbawahi, hati-hati kalkulasinya," kata Jokowi.
Menurut dia, meski holdingi bisa terbentuk cepat, namun kalkulasinya haruslah matang. Oleh karena itu, Jokowi mengharapkan pembentukan holding bukan sekadar asal gabung dan asal besar tetapi juga berdampak baik.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaDari 47 BUMN setelah holdingisasi, ada 7 BUMN yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca SelengkapnyaPengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnya